KPK Tahan Bekas Konsul Jenderal di Malaysia

Reporter

Editor

Kamis, 30 November 2006 15:53 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Konsul Jenderal Indonesia di Johor Baru, Malaysia, Eda Makmur, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Eda diduga terlibat kasus dugaan korupsi pungutan liar atau memungut tarif pengurusan dokumen keimigrasian di luar ketentuan. Seusai diperiksa sejak pagi, Eda yang keluar dari ruang pemeriksaan KPK, Kamis (30/11), pada pukul 14.00 WIB tampak marah (emosi). "Tidak ada pungli (pungutan liar) itu," ujarnya dengan nada tinggi sembari mengembangkan kedua tangannya. Eda langsung dibawa dengan mobil tahanan KPK ke Rumah Tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya.Dalam kasus ini, mantan Konsul Jenderal Johor Baru periode 2004-2006 ini diduga melakukan pungutan di luar ketentuan untuk mengurus dokumen-dokumen keimigrasian. Negara diduga merugi sebesar RM 5,54 juta atau sekitar Rp 3,85 miliar. Kasus ini terungkap setelah Inspektorat Jenderal Departemen Luar Negeri menemukan dugaan penyimpangan. Sahroni, pengacara Eda, mengatakan bahwa kliennya ditahan karena adanya dua Surat Keputusan Duta Besar Indonesia di Malaysia mengenai pungutan di Konsulat Jenderal dengan nomor yang sama. "Tapi tarifnya berbeda," katanya. Sahroni mengatakan seharusnya pimpinan Eda yang mengeluarkan surat keputusan itu juga diperiksa. Menurut Sahroni, KPK menahan kliennya dengan alasan klasik, yakni dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, da mengulangi perbuatan. Sahroni mengatakan, kliennya disangka menerima uang hasil praktek pungutan liar sebesar RM 302 ribu. "Tapi, KPK tidak pernah menunjukkan bukti itu," ujarnya. Tito Sianipar

Berita terkait

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

22 Juli 2022

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.

Baca Selengkapnya

Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

18 Juni 2021

Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.

Baca Selengkapnya

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

26 April 2021

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.

Baca Selengkapnya

Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

29 Desember 2019

Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo soal dugaan pungutan liar di Terminal Baranangsiang.

Baca Selengkapnya

Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

18 Desember 2019

Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

Praktik pungli berupa pemberian uang rokok saat proses penanganan kontainer diduga masih eksis di Pelabuhan Tanjung Priok.

Baca Selengkapnya

Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

16 Desember 2019

Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ternyata masih marak.

Baca Selengkapnya

Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

14 Agustus 2019

Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

Dorfin mengaku kerap memberikan uang kepada petugas jaga dengan nominal Rp100 ribu-Rp200 ribu.

Baca Selengkapnya

Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

14 Juli 2019

Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat pungli. Terlebih jika menyangkut perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.

Baca Selengkapnya

Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

7 Februari 2019

Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

Seorang warga di Grogol Utara, Jakarta Selatan mengaku dipungut uang Rp 3 juta yang disebut sebagai uang lelah untuk memperoleh sertifikat tanah.

Baca Selengkapnya

Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

28 September 2018

Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

Bupati Jember, Jawa Timur, Faida, menegaskan bahwa tidak ada titipan ataupun pungutan yang harus dibayar dalam pendaftaran CPNS 2018.

Baca Selengkapnya