Kajaksaan Tinggi Bali Ajukan Kasasi Kasus Korupsi Anggaran
Reporter
Editor
Rabu, 18 Oktober 2006 12:02 WIB
TEMPO Interaktif, Denpasar: Kejaksaan Tinggi Bali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam kasus korupsi anggara oleh anggota DPRD setempat 1999-2004. Kasus ini telah dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (onslag) di Pengadilan Negeri Denpasar beberapa waktu lalu.Menurut Wakil Kejaksaan Tinggi Bali Salman Maryadi, keputusan hakim pengadilan belum memenuhi perasaan keadilan. "Hakim salah menerapkan hukum," ujarnya, Rabu. Padahal, di situ dikatakan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti merugikan keuangan negara merupakan hal yang tidak wajar.Berdasar UU Nomor 17 Tahun 2003, menurutnya, kesalahan administrasi negara seperti dalam penyusunan anggaran juga bisa dikenai pasal pidana. Apabila kasus ini dibiarkan, kesalahan semacam itu akan menjadi preseden buruk para penyelenggara negara karena leluasa melakukan korupsi dengan merekayasa administrasi.Vonis onslag bagi terdakwa kasus APBD Bali diputuskan pada akhir September lalu kepada 15 terdakwa dalam dua berkas terpisah. Menurut hakim, perbuatan mereka berada di bawah ketentuan UU Administrasi negara dan pelanggaran yang dilakukan bukanlah pelanggaran pidana.Sebelumnya, jaksa telah menuntut mereka dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menyatakan, mereka melanggar Pasal 3 UU Nomor 31/99 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara Rp 7,5 miliar.Rofiqi Hasan
