Dana Tim Nasional Penangulangan Lumpur Urusan Lapindo

Reporter

Editor

Sabtu, 23 September 2006 01:30 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan seluruh biaya penangganan lumpur di Porong, Sidoarjo, menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas Inc. "Ini sesuai kesepakatan awal," kata Jusuf Kalla kemarin.Biaya yang harus ditanggung Lapindo, katanya, termasuk untuk bedol desa warga di delapan desa yang permukimannya tergenang lumpur. Begitu pula dengan dana yang dibutuhkan Tim Nasional Penanggulangan Lmpur yang dipimpin Basuki Hadimoeljono . Dalam Keputusan Presiden tentang pembentukan tim itu dijelaskan, biaya tim ditanggung Lapindo. “Kalau mereka minta dibiayai pemerintah, kami menolak,” ujar Kalla.Sebelumnya, juru bicara PT Lapindo Brantas Inc. Yuniwati Teriana mengatakan, perusahannya tidak akan mendanai bedol desa. Delapan desa yang akan dipindahkan yakni Desa Siring, Jatirejo, Kedungbendo, Renokenongo, Mindi, Pejarajab, Kedungcangkring, dan Besuki. Semburan lumpur panas Lapindo makin mengkhawatirkan. Selain menenggelamkan permukiman penduduk juga merusak jalan tol Surabaya-Gempor serta menutup Jalan Raya Porong. Dinas Perhubungan Jawa Timur telah membuat jalur alternatif lalu lintas jalur Surabaya-Malang dan sebaliknya.Angkutan kereta api Surabaya-Malang, misalnya, rutenya akan dialihkan ke selatan melintasi Mojokerto, Jombang, Kertosono, Kediri, Blitar, dan Malang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, jalur penerbangan langsung ke Malang akan ditambah frekwensinya.Menurut Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Hary Soegiri, selama ini penerbangan langsung ke Bandar Udara Abdulrahman Saleh Malang hanya untuk jalur Malang-Surabaya sebanyak tiga kali saban hari."Permintaan penerbangan langsung ke Malang meningkat pada Lebaran nanti. Banyak orang tidak ingin mengambil risiko macet akibat semburan lumpur,” ujarnya.Hary menyebutkan, dua perusahaan penerbangan nasional Sriwijaya Air dan Mandala berminat membuka jalur langsung Surabaya-Malang ini. "Mereka sudah mengajukan izin," katanya. SUTARTO | SUNUDYANTORO

Berita terkait

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

4 hari lalu

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Baca Selengkapnya

Gelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem

5 hari lalu

Gelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem

Polisi Amerika Serikat secara brutal menangkap para mahasiswa dan dosen di sejumlah universitas yang menentang genosida Israel di Gaza

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina

5 hari lalu

Mahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina

Mahasiswa Universitas Columbia mengajukan pengaduan terhadap universitas di New York itu atas tuduhan diskriminasi dalam protes pro-Palestina

Baca Selengkapnya

Gelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS

6 hari lalu

Gelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS

Mahasiswa di sejumlah kampus bergengsi di Amerika Serikat menggelar protes untuk menyatakan dukungan membela Palestina.

Baca Selengkapnya

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

7 hari lalu

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII

Baca Selengkapnya

Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

12 hari lalu

Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.

Baca Selengkapnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

13 hari lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024

Baca Selengkapnya

Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

13 hari lalu

Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

13 hari lalu

Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya

Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

13 hari lalu

Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK

Baca Selengkapnya