Penyidik KPK Geledah Kantor Sri Hartini Cari Barang Bukti

Reporter

Senin, 2 Januari 2017 20:57 WIB

Rombongan mobil KPK saat meninggalkan rumah dinas Bupati Klaten, Sri Hartini usai penggeledahan pada Jumat siang, 30 Desember 2016. Pemeriksaan ini terkait operasi tangkap tangan bupati tersebut. TEMPO/Dinda Leo Listy

TEMPO.CO, Klaten - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendatangi gedung B dan C di Komplek Sekretariat Daerah Klaten pada Senin, 2 Januari 2017. Di Gedung B, yang berada di belakang Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten, terdapat ruang kerja Bupati Klaten Sri Hartini dan Sekretaris Daerah Klaten Jaka Sawaldi yang disegel KPK sejak Jumat pekan lalu.

Dari pantauan Tempo, sekitar pukul 10.48, ada sekitar tujuh petugas KPK yang memasuki Gedung B. Selain menggendong ransel, sebagian dari mereka juga membawa kardus dan sejumlah koper berukuran besar. Adapun di Gedung C, sebelah timur Gedung B, terdapat ruang kerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sartiyasto dan ruang kerja Kepala Bidang Mutasi BKD Slamet yang juga disegel KPK sejak Jumat pekan lalu.

"(Tim KPK) Tiba di sini sekitar pukul 10.00," kata salah seorang anggota Kepolisian Resor Klaten yang berjaga di pintu masuk Gedung C, lengkap dengan rompi dan senjata laras panjang. Penjagaan ketat tidak hanya berlaku di kedua gedung tersebut.

Meski komplek perkantoran Pemkab Klaten sepi karena masih dalam suasana cuti bersama, dua pintu gerbangnya juga ditutup rapat. Hanya jurnalis dan orang-orang yang berkepentingan yang diizinkan masuk setelah melalui proses pemeriksaan identitas.

Komisi Antirasuah juga mendatangkan tukang kunci dari luar. "Saya baru diminta membuka kunci pada tiga meja kerja di dalam ruangan yang berada di seberang ruang kerja Bupati (ruang Ajudan Bupati)," kata Budianto, tukang kunci asal Klaten itu.

Pada Ahad, 1 Januari, KPK juga kembali menyambangi rumah dinas Sri Hartini di Jalan Pemuda, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah. "Tim masuk sejak tadi siang," kata anggota Polres Klaten yang bertugas jaga pada Ahad malam. Pada hari yang sama, KPK juga menggeledah rumah pribadi Sri Hartini di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Klaten.

Rombongan KPK baru meninggalkan rumah dinas Sri Hartini sekitar pukul 22.50 menggunakan tujuh mobil Toyota Innova berpelat nomor AB. Saat dikonfirmasi Tempo ihwal serangkaian penggeledahan yang dilakukan di Klaten, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan baru akan mengecek informasi tersebut. "Informasinya sedang kami pastikan. Akan disampaikan berikutnya," kata Febri saat dihubungi via WhatsApp.

Siang ini, hingga pukul 14.15, sejumlah petugas KPK sesekali terlihat keluar dan masuk ke Gedung C sambil membawa beberapa tas jinjing. Menurut salah seorang sopir mobil rental dari Jogja yang mengantarkan rombongan KPK, proses penggeledahan bisa berlangsung sejak pagi sampai malam. “Kemarin (Ahad) baru pulang dari rumah pribadi Bupati sekitar pukul 22.00,” kata lelaki paruh baya itu.

Menurut sopir mobil rental yang lain, para petugas KPK sangat merahasiakan seluruh kegiatannya. “Kami sama sekali tidak tahu apa saja kegiatannya dan kemana saja tujuannya. Kami baru diberi petunjuk arah setelah mobil berjalan,” kata sopir yang juga mengantar rombongan KPK saat melakukan operasi tangkap tangan di Kebumen pada medio Oktober 2016.

Seperti diketahui, Jumat pekan lalu KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Sri Hartini. Operasi tangkap tangan itu berkaitan dengan dugaan adanya setoran dari para PNS terkait promosi jabatan. Sabtu pekan lalu, KPK menetapkan Sri Hartini sebagai tersangka penerima suap dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Klaten Suramlan sebagai tersangka pemberi suap.

DINDA LEO LISTY

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya