Unair Ikut Tentukan Pembuangan Air Lumpur Lapindo

Reporter

Editor

Rabu, 30 Agustus 2006 18:10 WIB

TEMPO Interaktif, Subaraya:PT Lapindo Brantas Inc menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlanga (Unair) Surabaya untuk menentukan lokasi pembuangan air lumpur.Hasil penelitian itu mencari lokasi seberapa jauh dari garis pantai air lumpur olahan bisa dibuang ke laut.Facilities & Construction Manager Lapindo Brantas Inc, Bambang Kunto, ini untuk merealisasikan rencana pembuangan air lumpur yang telah diolah melalui water treatment plant."Kami masih menunggu hasilnya. Terlepas dari hasilnya, kami terus menyiapkan hal-hal teknis. Jadi belummelakukan pembuangan ke laut," katanya, Rabu.Bambang mengatakan, saat ini proses penelitianberada pada tahap analisa sampel. Selanjutnya, katadia, izin pembuangan baru akan diberikan oleh KantorKementerian Lingkungan Hidup jika telah diketahuikualitas air olahan.Satu unit pengolahan lumpur sedang diujicobakan di kolam penampungan (pond) C2. Bambang menegaskan, Lapindo melakukan pemasangan pipa pembuangan air lumpur setelah mendapatkan izin Kementerian Lingkungan Hidup tentang rencana pembuangan air olahan ke laut. Sementara itu, pemasangan pipa yang akan dialiri air hasil olahan kini sudah sekitar 4 kilometer dari panjang 20 kilometer yang direncanakan. Potongan pipa-pipa berukuran 18 inci dan 20 inci memiliki panjang 6 dan 12 meter. Menanggapi protes beberapa kelompok masyarakat terhadap rencana pembuangan air lumpur ke laut, Kepala Divisi Humas Lapindo Yuniwati Teryana mengatakan, agar mereka juga memberikan solusi. "Kami mengharapkan masyarakat bisa menerima rencana pembuangan ini. Karena semua akan kami lakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor mulai dari faktor perizinan, lingkungan, dan faktor-faktor lain," katanya.Sunudyantoro|Rohman Taufiq

Berita terkait

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

4 hari lalu

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Baca Selengkapnya

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

6 hari lalu

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII

Baca Selengkapnya

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

48 hari lalu

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.

Baca Selengkapnya

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?

Baca Selengkapnya

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

18 Desember 2023

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.

Baca Selengkapnya

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

12 Desember 2023

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

12 Desember 2023

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

12 Desember 2023

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.

Baca Selengkapnya