KPK Curigai Pemilihan Rektor PTN, Menteri Nasir Kaget
Editor
hussein abri
Selasa, 25 Oktober 2016 18:04 WIB
<!--more-->
Laporan Majalah Tempo pekan ini menulis dugaan suap pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri. Bahkan, sejumlah pengajar Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, awal September lalu, mengadukan kejanggalan dalam persiapan pemilihan rektor ke Ombudsman Republik Indonesia. Menurut anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, laporan yang masuk antara lain menyebutkan akal-akalan pengangkatan anggota senat universitas untuk memuluskan salah satu calon rektor.
Jejak "makelar" ini juga tercium dalam pemilihan Rektor Universitas Jambi pada Agustus tahun lalu. Mereka adalah Aulia Tasman, yang merupakan rektor lama; M. Rusdi, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; dan Johni Najwan, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum. Ketiganya menyisihkan tiga kandidat lain dalam penyaringan tahap awal.
Baca: Wapres JK: Indonesia Juara Dunia Hukum Koruptor
Dalam pemilihan tingkat senat pada 25 Agustus 2015, Aulia dan Rusdi meraih 16 suara, sementara Johni hanya mendapatkan 14 suara. Tapi ini baru skor "semifinal", yang akan diuji dalam pemilihan akhir pada 12 November 2015. Di putaran final, ada faktor lain yang menentukan: suara milik Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Di samping 52 suara senat universitas, ketiga kandidat rektor harus memperebutkan 28 suara Menteri (35 persen dari penghitungan 80 suara). "Karena ingin menang, kami mencari jalur untuk mendapatkan dukungan Menteri," kata Agus Setyonegoro, anggota tim sukses M. Rusdi, Rabu pekan lalu.
Awal September 2015, Rusdi dan tim suksesnya menemui M. Fuadi Lutfi di sebuah rumah makan Padang di kawasan Sarinah, Thamrin, Jakarta. Kepada Rusdi, Fuadi mengaku punya akses ke Menteri Nasir. Dalam pertemuan itu, menurut seorang anggota tim sukses Rusdi, Fuadi menyatakan bisa membantu mendapatkan dukungan Pak Menteri. Pada akhir pertemuan, terlontar pula bahwa mahar untuk mendapat dukungan itu minimal 1-1,5 meter. "Memang ada permintaan seperti itu," ucap Agus, yang memahami kode "meter" sebagai pengganti kata "miliar".
Baca: Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau
M. Fuadi Lutfi mengakui sempat bertemu dengan Rusdi di Sarinah. Namun, menurut Fuadi, sebelumnya ia tak tahu bahwa Rusdi menemuinya untuk urusan pencalonan sebagai rektor. Soal permintaan uang Rp 1,5 miliar, Fuadi pun membantah keras. "Itu fitnah dan sama sekali tidak benar," ujar Fuadi lewat surat elektronik, Jumat pekan lalu.
Laporan Majalah Tempo pekan ini menulis dugaan suap pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri. Bahkan, sejumlah pengajar Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, awal September lalu, mengadukan kejanggalan dalam persiapan pemilihan rektor ke Ombudsman Republik Indonesia. Menurut anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, laporan yang masuk antara lain menyebutkan akal-akalan pengangkatan anggota senat universitas untuk memuluskan salah satu calon rektor.
Jejak "makelar" ini juga tercium dalam pemilihan Rektor Universitas Jambi pada Agustus tahun lalu. Mereka adalah Aulia Tasman, yang merupakan rektor lama; M. Rusdi, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; dan Johni Najwan, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum. Ketiganya menyisihkan tiga kandidat lain dalam penyaringan tahap awal.
Baca: Wapres JK: Indonesia Juara Dunia Hukum Koruptor
Dalam pemilihan tingkat senat pada 25 Agustus 2015, Aulia dan Rusdi meraih 16 suara, sementara Johni hanya mendapatkan 14 suara. Tapi ini baru skor "semifinal", yang akan diuji dalam pemilihan akhir pada 12 November 2015. Di putaran final, ada faktor lain yang menentukan: suara milik Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Di samping 52 suara senat universitas, ketiga kandidat rektor harus memperebutkan 28 suara Menteri (35 persen dari penghitungan 80 suara). "Karena ingin menang, kami mencari jalur untuk mendapatkan dukungan Menteri," kata Agus Setyonegoro, anggota tim sukses M. Rusdi, Rabu pekan lalu.
Awal September 2015, Rusdi dan tim suksesnya menemui M. Fuadi Lutfi di sebuah rumah makan Padang di kawasan Sarinah, Thamrin, Jakarta. Kepada Rusdi, Fuadi mengaku punya akses ke Menteri Nasir. Dalam pertemuan itu, menurut seorang anggota tim sukses Rusdi, Fuadi menyatakan bisa membantu mendapatkan dukungan Pak Menteri. Pada akhir pertemuan, terlontar pula bahwa mahar untuk mendapat dukungan itu minimal 1-1,5 meter. "Memang ada permintaan seperti itu," ucap Agus, yang memahami kode "meter" sebagai pengganti kata "miliar".
Baca: Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau
M. Fuadi Lutfi mengakui sempat bertemu dengan Rusdi di Sarinah. Namun, menurut Fuadi, sebelumnya ia tak tahu bahwa Rusdi menemuinya untuk urusan pencalonan sebagai rektor. Soal permintaan uang Rp 1,5 miliar, Fuadi pun membantah keras. "Itu fitnah dan sama sekali tidak benar," ujar Fuadi lewat surat elektronik, Jumat pekan lalu.
AMIRULLAH
