Sambangi KPK, A.M. Fatwa Cek Anggota DPD yang Terjaring OTT
Sabtu, 17 September 2016 15:16 WIB
Ilustrasi Korupsi
TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah A.M. Fatwa mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedatangan Fatwa bertujuan untuk mengetahui anggota DPD yang terkena operasi tangkap tangan KPK pada Jumat malam. "Sebagai Ketua Badan Kehormatan saya ingin tahu siapa yang sebenarnya (tertangkap)," kata Fatwa saat tiba di gedung KPK, Sabtu, 17 September 2016. Hingga berita ini ditulis, KPK belum memberi pernyataan resmi terkait dengan anggota DPD yang kepergok menerima suap. Rekomendasi Berita Isu Makin Santer, Ayu Ting Ting Jelaskan tentang Selingkuh Jika Marshanda Mau Menemuinya, Egi John Akan Sujud, dan... Rencananya KPK akan menggelar konferensi pers Sabtu ini sekitar pukul 16.00 WIB. Meski begitu, informasi yang beredar luas menyebut anggota DPD tersebut adalah Irman Gusman yang juga menjabat Ketua DPD. Saat ditanyakan apakah benar yang ditangkap adalah Irman Gusman, Fatwa menjawab singkat. "Iya, tapi (nama) itu saya tidak mau keluar dari mulut saya," kata dia. Fatwa beralasan dia tidak ingin mendahului KPK. Rekomendasi Berita Wah, Skandal Gatot Merembet ke Putri Reza & Angelina Sondakh Egi John Geram Selama Ini Dibohongi Marshanda Sebagai Ketua Badan Kehormatan DPD, Fatwa berjanji akan bersikap tegas terhadap kasus ini. Kalau bersalah, anggota DPD tersebut akan dijatuhi sanksi setelah melalui mekanisme persidangan Badan Kehormatan. AMIRULLAH Baca Juga Anggota DPD Diduga Kena OTT KPK KPK Diduga Tangkap Ketua DPD Irman Gusman Terkait Impor Gula
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum
6 jam lalu
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum
Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden
Baca Selengkapnya
Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah
1 hari lalu
Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah
Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
2 hari lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca Selengkapnya
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
3 hari lalu
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca Selengkapnya
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
3 hari lalu
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca Selengkapnya
Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah
3 hari lalu
Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah
PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.
Baca Selengkapnya
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
3 hari lalu
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca Selengkapnya
Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
4 hari lalu
Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.
Baca Selengkapnya
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
4 hari lalu
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya
Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
5 hari lalu
Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
45 menit lalu
1 jam lalu
2 jam lalu
4 jam lalu
4 jam lalu
6 jam lalu
7 jam lalu
8 jam lalu
11 jam lalu
11 jam lalu