TEMPO Interaktif, Jakarta:Adanya otonomi daerah telah menyebabkan banyaknya hutan mangrove yang dialihfungsikan dalam bentuk lain karena para aparat pemerintah daerah tidak mendukung upaya pelestariannya.Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi, mencontohkan hutan mangrove di Jayapura yang dijadikan tempat sampah. Hal itu, kata Freddy, membuktikan pemerintah daerah tidak menjadikan pengelolaan lingkungan sebagai prioritas kerja.Selain itu, pemerintah daerah juga banyak mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan konsep pengelolaan lingkungan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kata Freddy, perda-perda tersebut harus dicabut.Untuk mencegah adanya perda-perda yang bertentangan dengan konsep pengelolaan lingkungan terutama mangrove, Menteri Kehutanan, MS Kaban, mengatakan Departemen Kehutanan sedang mempersiapkan Peraturan Presiden dalam Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Indonesia.Perpres itu juga untuk mensinergikan instansi terkait dalam pengelolaan mangrove. "Sehingga ada koordinasi dan terintegrasi satu sama lain dan diharapkan ada kemajuan dari waktu ke waktu," kata Kaban dalam acara Lokakarya Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Jakarta kemarin.Nur Aini