TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah menaikkan anggaran pertahanan APBN 2007. Besar kenaikan anggaran yang diusulkan sebesar Rp 31,3 triliun, sekitar Rp 3 triliun lebih besar dibading realisasi anggaran tahun ini. "Pagu anggaran ini merupakan kebutuhan minimal Departemen Pertahanan dan TNI," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dalam Rapat Kerja dengan DPR di gedung MPR/DPR, Jakarta hari ini. Rapat Kerja ini juga dihadiri Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, kepala staf masing-masing angkatan. TNI Angkatan Darat mendapat alokasi paling besar dibanding angkatan lain. TNI Angkatan Darat mendapat alokasi anggaran Rp 11,9 triliun. Sedangkan Markas Besar TNI memperoleh alokasi Rp 4,3 triliun, TNI Angkatan Laut, Rp 4,7 triliun, TNI Angkatan Udara Rp 3,6 triliun dan Departemen Pertahanan Rp 6,5 triliun. Dimas Adityo
Berita terkait
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
6 hari lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaSemakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun
6 hari lalu
Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.
Baca SelengkapnyaBPHTB Pajak Atas Perolehan Hak Atas Tanah Atau Bangunan , Begini Cara Mengurusnya
43 hari lalu
Berikut langkah untuk mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB.
Baca SelengkapnyaJanjikan Kepastian Hukum, AHY Gandeng Satgas-Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan
59 hari lalu
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gandeng Satgas Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan untuk pastikan penegakan hukum pertanahan.
Baca SelengkapnyaApa Tugas Menteri ATR/BPN?
22 Februari 2024
AHY resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto. Berikut tugas dari seorang Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaKonflik Pertanahan Mendominasi Pengaduan di Ombudsman, Ada Soal PSN
19 Januari 2024
Pada tahap resolusi dan monitoring, Ombudsman menerima dan menangani laporan masyarakat, di mana yang paling banyak merupakan sektor pertanahan.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga
8 Desember 2023
Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Baca SelengkapnyaKondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman
23 November 2023
Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.
Baca SelengkapnyaBerdampak ke Ekonomi, Menteri ATR/BPN Komitmen Percepat Program Tanah Sertifikat Lengkap sampai 2024
5 Agustus 2023
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan dampak dari adanya program tanah sertifikat lengkap yakni terdapat pertambahan ekonomi.
Baca SelengkapnyaMaladministrasi dalam Layanan Pertanahan di IKN, Ombudsman Ultimatum 30 Hari untuk Perbaikan
27 Juli 2023
Ombudsman RI mengungkapkan adanya maladministrasi dalam layanan pertanahan di IKN Nusantara. Pemerintah diberi waktu 30 hari untuk perbaikan.
Baca Selengkapnya
