TEMPO Interaktif, Serang: Sejumlah orang tuam mengeluhkan pengutan penerimaan siswa baru sekolah dasar di Kota Serang, Banten. Uang pendaftaran saja, mereka mengaku harus membayar Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta per orang. "Istilah pungutan ada yang diberi judul sumbangan pembangunan," ungkap Lina, warga Taman Lopang yang mendaftar anaknya di Cipere Serang.Babay, warga lainnya, mengaku saat mendaftarakan cucunya di SD Banyangkari I sebesar Rp 500 ribu dengan rincian untuk kaos olah raga, pakaian batik, foto, buku tabungan, dan buku rapor."Saya kaget ketika pihak sekolah juga meminta sumbangan untuk pembangunan pintu pagar sekolah, pagar atas, fiber glas, lemari perpustakaan dan bangku siswa. " ujarnya, Senin (10/7)Mereka keberatan dengan pungutan tersebut. Bupati Serang, Taufik Nuriman, sudah menerbitkan keputusan yang melarang pungutan atau iuran untuk bangunan sekolah dasar maupun SMP."Apalagi, SD Bayangkari I sudah mendapatkan dana untuk renovasi bangunan dari pemerintah setempat. Kenyataannya, pengelola SD Bayangkari I memaksakan pungutan dengan menetapkan minimal orang tua calon murid," ungkap Babay.Hal serupa terjadi di SD Negeri Cipare Tegal, Serang. Orang tua calon murid diwajibkan membayar sebesar Rp 400 ribu. Sedangkan di SD Negeri 16 orang tua calon murid dipungut Rp 610 eibu.Tudingan itu dibantah seorang guru sekolah dasar. "Tidak benar itu, kalau pun pungutan ada dilakukan atas kesepakatan wali murid," ujar Ida Maryati, guru SD Negeri Cipare, Serang.Ida memastikan semua sekolah selalu mengadakan rapat dengan wali murid untuk membicarakan sumbangan pembangunan. "Kalau pungutan diluar kesepakatan, baru namanya pungli," katanya.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Sibromalisi, ketika dikonfirmasi berjanji akan menertibkan pungutan-pungutan tersebut." Sekolahan yang memungut uang tidak bisa tolerir. Sebab untuk biaya pemeliharaan sekolah sudah dianggarkan dalam biaya operasional sekolah," ujar Sibromalisi. Faidil Akbar