Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristanto, membuka rapat kerja daerah (Rakerda) ke II PDI Perjuangan Sulsel yang digelar di Hotel Karebosi Condotel Makassar, 2 Oktober 2015. Rakerda untuk mengkonsolidasikan kekuatan PDIP di 24 kabupaten/kota, yang ada di Sulsel dan membahas pemenangan 11 Pilkada di Sulsel. TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan partainya belum memutuskan untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.
Hasto mengakui di internal PDI Perjuangan ada sebagian kader yang menolak memberikan dukungan kepada Ahok. Namun, Hasto mengatakan, partainya memiliki karakter dengan disiplin yang tinggi.
Menurut Hasto, bila nanti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah mengambil keputusan, keputusan tersebut bakal dijalankan oleh seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu.
"Dari keputusan ini, lahir nama seperti Pak Jokowi (Presiden), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Djarot (Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI), dan Bu Risma (Wali Kota Surabaya)," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2016.
Bila setelah keputusan diambil ada kader yang membangkang, PDIP akan menegakkan kedisiplinan. Tapi, selama belum ada keputusan, suara penolakan terhadap Ahok dari kader adalah bagian dari proses dialektika.
"Ada aspirasi yang masuk, maka akan kami perhatikan," tuturnya. Situasi yang terjadi selama ini dianggap Hasto sebagai dinamika. Hal itu cara pandang masyarakat terhadap pemimpin. "Dan itu menjadi sebuah pelajaran penting bagi dinamika demokrasi."
Suara-suara penolakan terhadap Ahok, menurut Hasto, menjadi pelajaran penting, termasuk bagi Ahok. "Seorang pemimpin harus mengedepankan komitmen untuk merangkul masyarakat," ucapnya.
