Bupati Subang Sebut Ajak BIN Amankan Kasus Korupsi BPJS  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Rabu, 10 Agustus 2016 21:23 WIB

Bupati Subang Jawa Barat, Ojang Suhandi mengenakan rompi tahanan berjalan keluar dengan kawalan petugas usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 12 April 2016. Ojang Suhandi merupakan salah satu tersangka yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Subang pada Senin (11/4) lalu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Bandung - Perkara korupsi dana Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Subang berpotensi menyeret lembaga negara lain. Hal ini terungkap dalam kesaksian Bupati Subang nonaktif, Ojang Sohandi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Rabu, 10 Agustus 2016.

Saat memberi keterangan, Ojang mengatakan, sebelum kasus korupsi BPJS terkuak, ia sempat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan Badan Intelijen Negara (BIN). "Saat itu, kasusnya sudah memasuki tahap penyelidikan di Polda Jawa Barat," katanya di persidangan yang berlangsung hingga Rabu malam.

Ojang juga mengaku memang dekat dengan semua aparat penegak hukum di Subang, termasuk anggota BIN. "Dengan anggota BIN itu saya sudah kenal lama, bahkan sebelum pilkada," kata Ojang.

Pengadilan Tipikor Bandung menggelar sidang kasus korupsi BPJS dengan agenda pemeriksaan keterangan Ojang untuk terdakwa Jajang Abdul Kholik dan Lenih Marliani, hari ini. Sedangkan Ojang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditahan di Rutan Kebonwaru, Bandung.

Di persidangan, Ojang sempat menyinggung nama seorang anggota BIN itu. Pernyataan tersebut diungkapkan setelah jaksa penuntut umum KPK menanyakan gagalnya operasi tangkap tangan yang dilakukan komisi antirasuah. Ia pun mengaku sempat menyerahkan Rp 1,4 miliar kepada seorang tersangka untuk mengamankan kasusnya.

Majelis hakim pun geram mendengar kesaksian Ojang. Rojali, anggota majelis hakim, meminta jaksa penuntut umum tidak setengah-setengah mengungkap kasus ini. "Ungkap semua. Di sini, saya menyaksikan banyak orang yang seharusnya terlibat (kasus korupsi BPJS), seperti pengakuan mengamankan pengadilan. Itu harus diungkap," ucapnya.

Menanggapi pernyataan majelis hakim, ketua tim jaksa penuntut umum KPK, Dody Sukmono, mengatakan semua pihak yang terlibat kasus itu akan terungkap saat perkara Bupati Subang ini maju ke meja hijau. "Kasus ini seperti jendela. Kita bisa tahu proses hukum sebelum kasus ditangani KPK. Banyak yang tidak diungkap dalam fakta persidangan," ujarnya kepada Tempo, di sela persidangan.

IQBAL T. LAZUARDI S


Berita terkait

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

2 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

4 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

11 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

12 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

13 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

17 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

17 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

18 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

21 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya