TEMPO Interaktif, Jakarta: Indonesia akan lakukan terobosan universal dalam kajian atau review secara periodik dalam menindaklanjuti kasus Hak Asasi manusia (HAM) negara dan akan menghilangkan selektifitas. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha dalam sidang pertama Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jenewa Kamis (22/6). Menurut Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Desra Percaya, dalam Sidang itu Menteri Luar Negeri menyampaikan beberapa tanggapan berkaitan Komisi HAM di Indonesia. "Menteri mengakui masih memiliki kekurangan dalam penindakan terhadap HAM di Indonesia, namun telah berhasil memperkenalkan norma-norma HAM dan membangun manusia HAM yang dinamis,"katanya di Jakarta, Jumat (23/6). Hasan juga melaporkan kepada Dewan HAM dalam sidang yang rencananya akan dilakukan tiga kali dalam setahun ini bahwa konklusi ini akan menjadi katalis imparsial dan kemajuan HAM. "Diharapkan masyarakat Indonesia dapat membentuk prioritas pada hak yang tidak dapat dikoreksi dalam konsep apapun dan hak hidup," katanya. Eko Ari Wibowo
Berita terkait
Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna
12 hari lalu
Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976
Baca SelengkapnyaIsrael Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
17 hari lalu
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.
Baca SelengkapnyaMK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
44 hari lalu
MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.
Baca SelengkapnyaAnggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
49 hari lalu
Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.
Baca SelengkapnyaKontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
50 hari lalu
KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.
Baca SelengkapnyaInternational Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
55 hari lalu
Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Baca SelengkapnyaKini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
57 hari lalu
Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.
Baca SelengkapnyaAndri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
29 Februari 2024
Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
25 Februari 2024
Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.
Baca SelengkapnyaAlasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA
22 Februari 2024
KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.
Baca Selengkapnya
