TEMPO Interaktif, Palangkaraya: Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang meminta auditor independen segera mengaudit perushaan yang beroperasi di wilayahnya. Perushaan yang dimaksud meliputi kelapa sawit, hak pengusahaan hutan (HPH), dan pertambangan.Menurut gubernur, pada awalnya rencana audit dilakukan oleh masing-masing intansi terkait, namun rencana itu tak kunjung dilaksanakan. "Maka saya putuskan untuk menggunakan auditor independen dengan harapan hsilnya bisa lebih komprehensif," ujarnya, Jumat ini.Tujuan audit, kata dia, dirinya mendapatkan data yang lengkap mengenai kekuatan dan kelemahan potensi Kalimantan Tengah dalam melakukan kebijakan dibidang investasi. Dia mencontohkan saat ini sudah ada sekitar 89 sertifikat hak guna usaha untuk perkebunan dengan luas 591.558,38 hektare."Namun kita belum bisa menyediakan sarana infrastruktur bagi pengangkutan hasil perkebunaan seperti pengangkutan crude palm oil (CPO) perkebunanan. Semacam inilah yang harus diantisipasi," katanya.Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah Ayawungan Djanguk mengatakan, areal perkebunan kelapa sawit yang telah dibuka mencapai 591.558,38 hentare dengan jumlah sertivikat HGU 89 buah.Dia mencontohkan Kabupaten Sukamara terdapat 72 sertifikat HGU dengan luas areal 135.160,74 hektare.Karana WW