Dewan Kudus Persoalkan Taman Seni Gunung Muria

Reporter

Editor

Rabu, 7 Juni 2006 12:57 WIB

TEMPO Interaktif, Kudus:Kehadiran Taman Seni Nasional Kudus di puncak Gunung Muria, dipersoalkan anggota Dewan setempat. Taman di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, yang dubuka untuk umum mulai 1 April lalu mematok harga tiket masuk terlalu mahal, Rp 5.000 per orang.Berdasarkan peraturan daerah disebutkan obyek wisata itu hanya boleh memungut karcis dari pengunjung Rp 1.000 per orang. Dalam Sidang Paripurna DPRD Rabu pagi ini seluruh fraksi menolak ketentuan harga tiket tersebut."Pemerintah ternyata bisa dikibuli pengelola taman yang pernah mengaku sudah menghentikan pungutan itu," kata Ahmad Mahrus, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. "Ini namanya menabrak peraturan," imbuh Bahana Sugiri, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.Bupati Kudus, Tamzil, tidak banyak memberikan reaksi. Selesai sidang Tamzil hanya berujar, bahwa pengelolaan taman merupakan hasil kerja sama antara Noor Mustaqiem, sang penggagas, dengan Perum Perhutani. "Selama ini pemerintah hanya menerima bagi hasil dari tiket masuk obyek wisata yang berada di lahan milik Perhutani," papar Tamzil.Taman Seni Nasional berada di lereng Gunung Muria, berketinggian sekitar 700 meter di permukaan air laut. Penggagasnya, Noor Mustaqiem, perupa asal Kudus. Setelah berhasil menjalin kerja sama dengan Kantor Kementerian Kehutanan dan didukung Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, Mustaqiem dapat lahan 300 hektare dari 2.000 hektare menjadi taman.Bandelan

Berita terkait

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

3 Januari 2024

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai melakukan uji coba terhadap penerapan uji KIR gratis.

Baca Selengkapnya

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

25 Juli 2023

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

Harita Nickel menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Halmahera Selatan.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

13 November 2021

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) naik hingga 150 persen setelah 24 hari menerapkan e-Parking di 22 titik.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

19 Juli 2020

Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

Pemprov DKI Jakarta menargetkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya setor PAD tahun 2020 sebesar Rp 64,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

16 Mei 2020

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

.Ini pernyataan lengkap Presiden Jokowi terkait hidup damai bersama COVID-19 dan implikasinya terhadap PSBB dan pendapatan asli daerah.

Baca Selengkapnya

Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

1 Mei 2020

Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

BKD Kota Depok mencatat terjadi penurunan pendapatan asli daerah mencapai 25 persen sebagai dampak Covid-19.

Baca Selengkapnya

Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

7 Maret 2020

Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

Indef beranggapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan memangkas Pendapatan Asli Daerah sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Anies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...

23 April 2019

Anies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar akan membebani masyarakat kelas menengah bawah.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi

6 September 2018

Pendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi

Kota Bekasi optimistis penuhi target pendapatan Rp 2,4 triliun sampai dengan akhir tahun, meskipun waktu tersisa hanya empat bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.

Baca Selengkapnya