Jadi Pejabat MA, Istri Nurhadi Belum Pernah Laporkan LHKPN

Reporter

Senin, 6 Juni 2016 12:46 WIB

Tin Zuraida.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Cahya Hardianto Harefa mengatakan Tin Zuraida belum pernah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung (MA), istri Sekretaris MA Nurhadi Abdurachman itu seharusnya melaporkan harta kekayaannya.

Cahya mengatakan, sejak menjadi pejabat, Tin belum sekali pun melaporkan hartanya. "Terkait dengan LHKPN, yang bersangkutan sama sekali belum pernah," ujar Cahya ketika dihubungi Tempo, Senin, 6 Juni 2016.

Selama ini, kata Cahya, pihaknya sudah pernah mengingatkan Tin segera mendaftarkan kekayaannya. "Pernah kirim surat kepada Kepala Biro Kepegawaian mengenai Pemberitahuan Kewajiban Penyampaian Formulir LHKPN, di mana terdapat juga nama yang bersangkutan," ucapnya. Namun, hingga sekarang, tak ada tanda-tanda Tin datang ke KPK untuk melaporkan LHKPN.

Cahya belum tahu berapa kali pihaknya mengirim surat kepada Tin. Ia memastikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung. "Koordinasi lisan selalu dilakukan tim KPK dengan tim MA," ujarnya.

Nama Tin Zuraida sering disebut-sebut sejak suaminya terindikasi terlibat dalam kasus suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kasus itu, Lippo Group diduga memberikan duit kepada Panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution, terkait dengan pengajuan peninjauan kembali perkara yang membelit perusahaan itu.

Belum bisa dipastikan apa kaitan Nurhadi dalam kasus itu. Namun penyidik KPK menemukan dokumen-dokumen yang diduga sebagai berkas perkara Lippo Group dan duit sejumlah Rp 1,7 miliar di rumah Nurhadi.

Selain itu, dalam penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, pernah ditemukan rekening mencurigakan atas nama Tin Zuraida. Pada 2010, PPATK melaporkan rekening tersebut ke kejaksaan. Namun, hingga hari ini, PPATK belum mendapat laporan kembali.

Tin pun sempat diperiksa penyidik KPK perihal kasus yang diduga melibatkan suaminya. Dalam pemeriksaan itu, Tin dimintai konfirmasi soal temuan duit Rp 1,7 miliar di rumahnya.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya