Buntut Tudingan 'Greedy' ke HMI, Saut KPK Minta Maaf  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 9 Mei 2016 15:35 WIB

Ketua KPK, Agus Rahardjo didampingi Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyampaikan pernyataaan disela aksi membunyikan kentongan bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2016. Dalam aksi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorpsi mendesak pimpinan KPK untuk mengirimkan surat resmi yang menyatakan penolakan terhadap rencana pembahasan Revisi UU KPK oleh DPR RI. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menyampaikan permintaan maaf kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait pernyataannya dalam satu acara bincang-bincang di salah satu televisi swasta.

"Saya selaku pribadi tidak bermaksud menyinggung HMI atau lembaga lain, sehingga menimbulkan kesalahpahaman atau persepsi. Untuk itu saya mohon maaf atas pernyataan tersebut. Sekali lagi saya mohon maaf," kata Saut dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 9 Mei 2016.

Sebelumnya, dalam sebuah acara bincnag-bincang di salah satu televisi swasta, "Benang Merah bertajuk--Harga Sebuah Perkara" pada 5 Mei 2016, Saut menyinggung sejumlah kader HMI yang terbukti korupsi saat menjadi pejabat negara.

BACA JUGA
Risma Calon Kuat Penantang Ahok, Petinggi PDIP Buka Rahasia
Sindir Ahok, Risma: Saya Tak Beri Mahar Sepeser pun ke PDIP


"Lihat saja tokoh-tokoh politik. Itu orang-orang pintar semuanya, cerdas. Saya selalu bilang, kalau dia HMI minimal dia ikut LK 1, saat mahasiswa itu pintar, tapi begitu menjabat dia jadi curang, jahat, greedy," kata Saut pada acara tersebut. LK 1 merujuk pada Latihan Kader 1 atau jenjang pelatihan dasar di HMI.

"Terkait acara di 'Benang Merah Kamis 5 Mei lalu, saya menyebut organisasi HMI, dalam kesempatan ini saya menyampaikan satu, dengan berkembangnya pemberitaan dan reaksi yang menarik perhatian publik atas pernyataan saya, maka saya perlu memberi klarifikasi," ujar Saut.

Sejumlah kader HMI yang pernah terbukti bersalah melakukan korupsi dan kasusnya ditangani KPK adalah eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, eks anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati, eks anggota Komisi Agama Fraksi Golkar Zulkarnaen Djabbar sampai eks Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

SIMAK JUGA
Taufik Gerindra: Lebih 'Gape' Yusril ketimbang Ahok
Makin Seru, Nama Risma Diusung buat Saingi Yusril dan Ahok

"Kami percaya, HMI sebagai lembaga penggerak aktivis mahasiswa di Indonesia bisa jadi mitra KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, kami akan segera melakukan pertemuan dengan pimpinan HMI untuk menjalin silaturahmi agar menjaga hubungan yang lebih baik," ujar Saut.

Gara-gara pernyataan Satu itu, Ketua Umum Pengurus Besar HMI Mulyadi P. Tamsir bahkan menginstruksikan pada seluruh Badan Koordinasi dan seluruh cabang se-Indonesia untuk melaporkan pernyataan Saut Situmorang kepada pihak Kepolisian setempat secara serentak pada Senin, 9 Mei 2016.

"Kalau saya pribadi, saya mengharap itu tidak terjadi, karena kalau kita lihat harapan besar saya sebenarnya dibalik pernyataan itu kan hidup saya di mahasiswa juga sangat dekat dengan HMI. Di kantor saya sebelumnya juga saya sangat dekat dengan HMI," tambah Saut saat ditanya mengenai upaya pelaporan tersebut.

BACA JUGA
Tidur Saat Kapal Bocor, 5 Turis Tewas: Begini Kisahnya
Terungkap, Ini Alasan Jupri Bunuh Pasangan Gay-nya


Saut bahkan mengaku pernyataan itu keluar tanpa ia sadari. "Harapan besar saya ada pernyataan saya itu, bahwa HMI sebagai lembaga besar yang harus terus berkembang, dan itu pernyataan saya keluar dari alam bawah sadar saya, saya inginnya tidak ditindaklanjuti," ungkap Saut.

Saut menjelaskan ia sudah ingin menyampaikan permintaan maaf pada Sabtu, 7 Mei 2016, namun sejumlah pimpinan HMI tidak ada di Jakarta. "Niatnya hari Sabtu untuk dari hati ke hati minta maaf tapi beberapa pengurus tidak ada di Jakata. Mungkin setelah ini, kalau waktunya pas. Saya menyebutkan ini sistem, saya imbau sistem dibentuk, agar orang-orang baik ini tidak salah ambil kebijakan," ucap Saut.

ANTARA

BACA JUGA
Tragedi Yuyun dan Feby: Ini 5 Hal yang Mencemaskan Publik
Poster Risma Beredar, Pesaing Berat bagi Ahok? Ini Kata PDIP

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

5 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

10 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

19 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

19 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

21 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

22 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya