Pimpin Pertemuan Trilateral, Jokowi: Bahas Empat Hal Penting  

Reporter

Editor

Erwin prima

Kamis, 5 Mei 2016 11:45 WIB

Tentara berjaga saat kedatangan 10 ABK WNI korban sandera militan Abu Sayyaf di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1 Mei 2016. Mereka akan langsung menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subrot Jakarta. TEMPO/Eko Siswono

TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina, di Istana Gedung Agung, Yogyakarta, Kamis, 5 Mei 2016.

Pertemuan itu diselenggarakan dengan format 2+2+2 antara menteri luar negeri dan panglima angkatan bersenjata ketiga negara.

Baca: Menlu Indonesia-Filipina Bahas Empat Sandera Abu Sayyaf

Dari Indonesia, hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo. Malaysia diwakili Menteri Luar Negeri Dato’ Sri Anifah Aman dan Panglima Angkatan Bersenjata Tan Sri Dato’ Sri (DR) Jenderal Zulkifeli Mohd. Zin.

Sedangkan Filipina mengirim Menteri Luar Negeri Jose Rene D. Almendras dan Pejabat Panglima Angkatan Bersenjata Letnan Jenderal Glorioso Miranda.

"Pertemuan ini akan membahas empat hal penting untuk didetailkan bersama," ujar Presiden Jokowi kepada awak media di sela pertemuan.

Baca: Latar Belakang Pertemuan Trilateral Maritim di Yogyakarta


Empat hal itu terutama menyangkut soal masalah keamanan di area ketiga negara. "Yang pertama, soal kerja sama patroli. Ini akan membahas detail bagaimana nanti kerja samanya di lapangan," ucap Presiden.

Kedua, tutur Jokowi, jika terjadi kasus di lapangan, tindakan kerja sama seperti apa yang bakal dilakukan ketiga negara.

"Ketiga, soal tukar-menukar informasi secepatnya, membuka hotline, crisis center di sini dan dua negara itu," kata Jokowi.

Baca: Tiga Menlu dan Panglima Militer Bahas Abu Sayyaf di Jakarta


Terakhir, Jokowi meminta panglima angkatan bersenjata ketiga negara membuat standar operasional prosedur yang jelas soal tahapan-tahapan tindakan kerja sama di area ketiga negara.

Pertemuan trilateral ini berlangsung sejak pukul 08.30 WIB. Penjagaan di area depan Istana, khususnya Titik Nol Kilometer, tak terlampau ketat. Sejumlah warga dan wisatawan masih cukup leluasa beraktivitas.

Dalam rilis Kementerian Luar Negeri yang diterima Tempo disebutkan pertemuan ini merupakan inisiatif Indonesia dengan latar belakang semakin meningkatnya tantangan keamanan yang mengkhawatirkan di perairan antara ketiga negara.

Tantangan tersebut antara lain dengan maraknya perompakan bersenjata, kejahatan transnasional, dan terorisme di kawasan. Sebagai gambaran, pada 2015, terdapat lebih dari seratus ribu kapal melintas di perairan Sulu dengan membawa 55 juta metrik ton kargo dalam satu juta kontainer (20 feet) dan lebih dari 18 juta penumpang.

Pertemuan akan ditutup dengan Joint Press Statement yang disampaikan Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

PRIBADI WICAKSONO




Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

3 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

4 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

7 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

8 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

8 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

11 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

12 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

19 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya