TEMPO Interaktif, Banjarmasin: Empat pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Marabahan Kabupaten Batola, dalam kasus dugaan korupsi dana proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) tahun 2006, senilai Rp1,3 miliar.Kepala Kejaksaan Negeri, Marabahan Yusuh SH MH, kepada tempo pada Jumat (3/3) mengatakan, status keempat pejabat Dishut Barito Kuala kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan berkasnya sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Mereka diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan pemanfaatan dana GNRHL Kabupaten Barito Kuala pada 2004 senilai Rp 1,3 Miliar. Sementara nilai kerugian negara dari penyimpangan tersebut mencapai Rp 361 Juta. Dalam waktu dekat, pihak kejaksaan negeri Barito Kuala, akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka yang sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Yusuf menjelaskan, ada lima bukti indikasi penyimpangan dalam kasus tersebut yaitu berupa rekening ganda atas nama pribadi, pemotongan dana GNRHL 10 persen kepada setiap kelompok penerima dana, pengadaan lahan fiktif, penyimpangan dana bantuan pestisida, serta pendistribusian dana tidak tepat sasaran. Mencuatnya kasus penyimpangan dana GNRHL pada 2004 di kabupaten Barito Kuala ini, merupakan hasil laporan masyarakat dan kelompok tani. Bahkan terkait masalah ini, sejumlah kelompok tani penerima dana untuk kegiatan reboisasi dan penanaman telah mengembalikan dana yang mereka terima senilai Rp 60 Juta. "Sejumlah barang bukti dan uang pengembalian sudah kami sita," kata Yusuf. Khaidir
Berita terkait
KPK Arab Saudi Tangkap 241 Orang
16 Maret 2021
Lembaga Pengawasan dan Antikorupsi Arab Saudi menangkap 241 orang, termasuk pegawai beberapa kementerian, atas dugaan korupsi
Baca SelengkapnyaKejaksaan Tinggi Riau Periksa 50 Saksi Korupsi Berjamaah APBD Pelalawan
31 Mei 2017
Kejaksaan Tinggi Riau tengah mendalami dugaan korupsi berjemaah dana tak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pelalawan 2012.
Baca SelengkapnyaKorupsi dan Pembubaran Partai
30 Maret 2017
Tulisan ini dimaksudkan untuk menanggapi artikel Hifdzil Alim, "Pembubaran Partai" (Kompas, 20 Maret 2017), yang mempunyai argumen mirip dengan artikel Feri Amsari, "Pembubaran Partai Lintah" (Koran Tempo, 1 Mei 2013). Berangkat dari kasus korupsi yang menyerempet fungsionaris dan elite petinggi partai, termasuk yang terakhir adalah e-KTP, kedua penulis berpendapat bahwa korupsi bisa menjadi alasan pembubaran partai. Argumen mereka, partai politik perlu dibuat jera untuk menghindari perampokan uang negara oleh partai. Sebagai pemerhati hukum dan korupsi, tentu nalar hukum, seperti revisi aturan perundang-undangan dan revitalisasi peran Mahkamah Konstitusi, menjadi landasan penting bagi dua penulis tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK Tegaskan Tak Butuh Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002
17 Maret 2017
uru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya tidak membutuhkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Baca SelengkapnyaKasus E-KTP, Dua Berkas Setebal 2,6 Meter Dilimpahkan
1 Maret 2017
Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan dua berkas dugaan korupsi e-KTP kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini.
Baca SelengkapnyaKorupsi, Adik Ipar Raja Spanyol Divonis Bersalah
18 Februari 2017
Pengadilan Spanyol membebaskan adik Raja Spanyol, Christina de Borbon, dalam kasus yang sama.
Baca SelengkapnyaDua Guru Besar Nilai Revisi UU KPK Janggal, Ini Sebabnya
11 Februari 2017
Saldi dan Elwi menilai revisi UU KPK hanya memperlemah kewenangan KPK dalam memberantas korupsi di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaIndeks Persepsi Korupsi, KPK: Nangkepin Orang Itu Gak Keren
11 Februari 2017
Hasil pemeringkatan Indeks Korupsi Indonesia tahun-tahun sebelumnya bisa naik 2 poin, padahal jumlah operasi tangkap
tangan (OTT) lebih sedikit.
Kasus Korupsi E-KTP, KPK: Lebih dari 4 Saksi Kembalikan Duit
9 Februari 2017
Dia memastikan di antara saksi-saksi itu ada anggota DPR yang ikut mengembalikan duit hasil korupsi.
Baca SelengkapnyaSuap Paspor, Begini Atase Imigrasi Malaysia Jadi Tersangka
8 Februari 2017
Diduga menerima suap total Rp 1 miliar dalam penerbitan paspor menggunakan metode reach out tahun 2016 dan calling visa.
Baca Selengkapnya
