TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan deputi direktur V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr mengadu ke Ketua DPR Agung Laksono terkait tuduhan keterlibatannya dalam konspirasi pembunuhan aktivis HAM, Munir, Kamis (16/2).Ia didampingi Mahendradatta, Wirawan Adnan dan Lutfie Hakim dari Tim Pengacara Muslim (TPM). Seusai pertemuan, kepada wartawan, Muchdi kembali menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal Munir maupun terpidana pembunuh Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto. “Demi Allah, saya tidak kenal Munir, apalagi pernah berkomunikasi intensif dengan dia,” kata bekas Danjen Kopassus ini dengan berapi-api. Muchdi menuding ada sejumlah pihak yang terus menerus membangun opini publik yang merugikan dirinya. “Kalau saya sih sudah tahan banting. Tapi anak dan istri saya tidak,” katanya. Tak hanya itu, ia juga menduga ada sejumlah kalangan yang memprovokasi anggota DPR agar terus mendesak polisi melanjutkan proses hukum atas dirinya. Mahendradatta mengancam akan menggugat pihak yang dinilainya “terus mengipasi” DPR untuk mempertanyakan kelanjutan kasus Munir. “Tidak usah kipas-kipas. Kalau mau menggugat klien kami, silakan, kami tunggu gugatannya. Kalau klien kami terus ditunjuk-tunjuk terlibat, kami yang akan memulai menggugat lebih dulu,” katanya dengan nada tinggi. Tim Pengacara Muslim, menurut Mahendradatta, menilai hasil temuan Tim Pencari Fakta kasus Munir soal adanya percakapan telepon antara Muchdi dan Pollycarpus tidak bisa dijadikan bukti permulaan untuk penyidikan kasus pidana. “Pendapat TPF adalah analisa, yang tidak tergolong kategori bukti permulaan sebuah kasus pidana,” katanya.Soal adanya temuan pembicaraan telepon antara Muchdi dan Pollycarpus, pengacara TPM lainnya, Wirawan Adnan menukas, “Itu hanya bukti adanya komunikasi antara satu nomor yang pernah dipakai Pak Muchdi dan nomor yang konon dipakai Polly. Tapi isi rekaman pembicaraannya tidak ada.” Dihubungi terpisah, Koordinator Kontras Usman Hamid, yang juga bekas anggota TPF kasus Munir, mengaku tidak paham siapa yang dimaksud Muchdi sebagai provokator. “Yang menyatakan Muchdi kemungkinan terlibat adalah putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” katanya. Putusan hakim itulah yang menurut Usman, harus segera ditindaklanjuti polisi. Wahyu Dhyatmika