TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Bidang Keagamaan yang juga menjadi tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji 2006, Ahmad Farhan Hamid, meminta Menteri Agama, Maftuh Basyuni mengumumkan secara terbuka kepada publik anggota DPR mana saja yang terlibat dalam praktek percaloan pemondokan haji."Silakan periksa kalau ada anggota dewan yang ikut dalam praktek percaloan," kata Ahmad hari ini. Hal ini dilkatakannya terkait denganpernyataan Menteri Agama Maftuh Basyuni beberapa waktu lalu.Pada Jumat pekan lalu, Maftuh mengungkapkan bahwa praktek percaloan pemondokan haji tidak hanya dilakukan oleh staf lokal yang berada di Arab Saudi namun juga banyak dilakukan oleh para anggota DPR. Ahmad menambahkan dirinya dan seluruh tim pengawas ibadah haji dari Komisi VIII siap diperiksa terkait dengan praktek yang sudah bertahun-tahun terjadi ini. "Semua orang harus sama di mata hukum, kita (tim pengawas) juga," ujarnya.Kamis pekan lalu, tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji dari komisi VIII DPR RI memaparkan temuannya bahwa pemondokan jemaah selama berada di Arab Saudi sangat mengecewakan. Hal ini disebabkan para staf lokal di Arab Saudi hanya mementingkan kepentingan bisnis mereka dengan menjadi calo penyediaan pemondokan bagi jemaah. Maruli Ferdinand
Berita terkait
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati
14 jam lalu
KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas
Baca SelengkapnyaRespons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
1 hari lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
1 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
3 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
3 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
4 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
5 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
6 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
6 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
