Bambang Harymurti: Ini Kado Istimewa untuk Pers

Reporter

Editor

Kamis, 9 Februari 2006 17:29 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemimpin Redaksi Majalah Mingguan Tempo, Bambang Harymurti, menganggap putusan Mahkamah Agung yang membebaskannya dari hukuman dalam perkara pencemaran nama baik pengusaha Tomy Winata merupakan kado istimewa untuk pers nasional.“Ini betul-betul kado istimewa buat pers,” katanya hari ini di kantor redaksi Tempo Interaktif di Jakarta.Menurut Bambang, yang dimaksud kado istimewa itu bukan kemenangan dia semata, tapi putusan Mahkamah Agung yang tak mempertimbangkan KUHP. Justru, majelis hakim berpegang pada Undang-Undang Pers sebagai lex spesialis dan menempatkannya di atas KUHP.Pengakuan terhadap Undang-Undang Pers dan perlindungan terhadap pers, ia melanjutkan, memungkinkan pers melaksanakan fungsi kontrol sosial. “Tak mungkin mengkontrol kalau belum-belum dituduh pencemaran nama baik,” tuturnya.Putusan MA atas perkara Bambang diterbitkan hari ini. Putusan itu sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Bambang bersalah. Majelis hakim kasasi dipimpin oleh Ketua MA Bagir Manan dengan anggota Djoko Sarwoko dan Harifin Tumpa.Menurut anggota majelis hakim Djoko Sarwoko, putusan diambil secara bulat bahwa Undang-Undang Pers adalah lex spesialis atau aturan khusus di atas KUHP. Majelis hakim juga mempertimbangkan tugas-tugas kewartawanan dan sisi kebahasaan dalam artikel berjudul “Ada Tomy di Tenabang?” dan frasa “pemulung besar” dalam berita itu.Jobpie Sugiharto

Berita terkait

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

3 hari lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

4 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

4 hari lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

5 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

6 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

11 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

11 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

12 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

12 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

13 hari lalu

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.

Baca Selengkapnya