Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (tengah) bergegas meninjau lokasi dari aksi teror di kawasan Sarinah, Jakarta, 14 Januari 2016. ANTARA/Wahyu Putro A
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah berencana mengubah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai upaya preventif aksi teror. Untuk itu, dia akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat merevisi undang-undang tersebut.
"Kami lagi mengubah, mau mencoba meminta DPR merevisi undang-undang itu, sehingga bisa ada preventif. Kalau sudah kita patut duga, kita bisa nahan, karena selama ini kan tidak ada," ucapnya, Jumat, 15 November 2016.
Dia berencana memastikan adanya perubahan regulasi tersebut. Saat ini, ujar dia, peran pemerintah dalam mencegah aksi terorisme terbatas. "Pasti, kami mau minta penyempurnaan undang-undang itu. Sebab, kalau tidak sekarang kejadian, kami jadi kayak pemadam kebakaran. Kami enggak mau," tuturnya.
Soal teror di sekitar Sarinah kemarin, ia membenarkan bahwa ada terduga pelaku yang ditangkap. Namun dia tak mau merinci siapa yang ditangkap itu.
"Saya sudah di-brief oleh Kapolri, tapi saya pikir biar mereka bekerja nanti. Saya kira mungkin nanti malam kita lihat perkembangan baru atau besok," katanya.
Sejumlah ledakan terjadi di sekitar pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis kemarin. Bom pertama meledak di kedai kopi Starbucks. Selanjutnya, ledakan kedua terjadi di pos polisi seberang gedung Sarinah di perempatan Jalan Thamrin-Jalan Wahid Hasyim. Pada waktu yang hampir bersamaan, terjadi baku tembak antara pelaku teror dan polisi.
