Akbar Tandjung usai bertemu para senior Partai Golkar di Akbar Tandjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, 7 Januari 2016. Mereka meminta Akbar membentuk presidium untuk mempersiapkan munas bersama. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan partainya sebaiknya fokus menyelesaikan konflik terlebih dahulu daripada terburu-buru menyatakan sikap menjadi partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut dia, sikap politik itu sebaiknya diputuskan setelah kepengurusan baru terbentuk.
"Prioritas pertama adalah selesaikan masalah internal dulu," kata Akbar saat menghadiri resepsi pernikahan putra Din Syamsudin, di Jakarta, Sabtu, 9 Januari 2015. Kalaupun nantinya kepengurusan baru mendukung pemerintah, dia yakin semua unsur di Golkar akan mengapresiasinya.
Akbar mengaku khawatir jika konflik terus berlarut, perolehan Golkar di Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017 mendatang akan jeblok. Hasil Pilkada 2015 lalu, kata dia, menjadi salah satu buktinya. Dari 116 calon yang diusung Golkar, hanya 49 pasangan yang menang. Hal ini menurutnya bukan raihan positif.
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut surat keputusan tentang kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol kubu Agung Laksono, sebagaimana amanat putusan Mahkamah Agung yang mengembalikan kepengurusan Golkar pada hasil Munas Riau yang habis pada 31 Desember 2015.
Namun, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, sesuai dengan putusan MA pula, tak ada perintah mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali kubu Aburizal Bakrie. Dengan begitu, saat ini tak ada kepengurusan Golkar yang memiliki dasar hukum.
Menurut Akbar, berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga partai, masalah itu hanya bisa diselesaikan dengan menggelar Munas bersama atau Munas Luar Biasa. "Tapi ini juga tak mudah karena membutuhkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah tingkat I," kata Akbar.
