Mengapa Harga Bahan Kebutuhan Pokok di Papua Amat Mahal?  

Senin, 4 Januari 2016 10:24 WIB

Bandara Wamena, Papua, 14 Desember 2015. TEMPO/Maria Rita

TEMPO.CO, Wamena - Sudah bukan rahasia kalau harga bahan-bahan kebutuhan pokok, termasuk makanan, di Papua jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Ketika Tempo berkunjung ke Papua, pertengahan Desember 2015, harga seporsi nasi pecel standar dengan ikan goreng harus ditebus dengan uang Rp 70-75 ribu. Padahal makanan yang sama di Jakarta hanya dihargai Rp 15-20 ribu. Apa kira-kira penyebabnya?

Theo Hesegem, anggota Tim Peduli Hak Asasi Manusia Pegunungan Tengah Papua, menjelaskan bahwa mahalnya harga-harga kebutuhan masyarakat di Pegunungan Tengah disebabkan langkanya bahan bakar minyak. Kalaupun ada BBM atau bensin di tengah warga, harganya pasti selangit. “Ini sudah lama terjadi, membuat masyarakat di Pegunungan Tengah merasakan adanya diskriminasi ekonomi dibandingkan masyarakat Indonesia di wilayah lain,” kata Theo.

Dia membenarkan bahwa bahan-bahan kebutuhan masyarakat banyak diangkut menggunakan pesawat. BBM juga diangkut dengan pesawat. Ini memperparah lonjakan harga berbagai bahan pokok di pedalaman Papua. Harga bahan bakar pesawat yang mahal membuat semua harga bahan kebutuhan masyarakat yang diangkut lewat udara--termasuk BBM--melonjak tak terkendali.

Menurut Theo, warga biasanya membeli BBM untuk sepeda motor dan angkutan umum dari pedagang eceran. Sebab, tidak tersedia stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) resmi Pertamina di Wamena maupun Tolikara.



Alhasil, ketika dijual di masyarakat, harga BBM melambung sampai Rp 40-60 ribu per liter. Itu pun tak selalu tersedia. Masyarakat Pegunungan Tengah Papua harus bersabar berhari-hari untuk mendapatkan pasokan BBM.

“Jika di Jakarta, orang bicara bensin oktan 80, 90, di sini kita bisa dapat bensin saja sudah syukur,” ujar Nico Hasage, sopir taksi rute Wamena-Tolikara.

Nico mengemudikan taksinya dengan rute Wamena-Tolikara pulang-pergi sekitar 300 kilometer. Jika kehabisan bensin di tengah perjalanan, dia dan penumpangnya akan menginap di tengah hutan. Biasanya, dalam sepekan, pasti ada saja mobil yang membawa pasokan BBM dari desa atau distrik terdekat melintasi jalan itu. “Tunggu saja,” tutur Nico.

MARIA RITA

Berita terkait

Peneliti BRIN: Otsus Papua Tidak Selesaikan Masalah

7 hari lalu

Peneliti BRIN: Otsus Papua Tidak Selesaikan Masalah

Otsus Papua bukan merupakan penyelesaian atau resolusi konflik Papua.

Baca Selengkapnya

Ratusan Pendukung Caleg Serang Kantor KPU Jayawijaya saat Pleno Rekapitulasi

55 hari lalu

Ratusan Pendukung Caleg Serang Kantor KPU Jayawijaya saat Pleno Rekapitulasi

Ratusan simpatisan yang diduga simpatisan salah satu caleg menyerang petugas di kantor DPRD dan KPU Kabupaten Jayawijaya.

Baca Selengkapnya

Kabupaten Jayawijaya Siap Jadi Tuan Rumah Peresmian 3 Daerah Otonomi Baru

7 Oktober 2022

Kabupaten Jayawijaya Siap Jadi Tuan Rumah Peresmian 3 Daerah Otonomi Baru

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya siap menjadi tuan rumah peresmian 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Baca Selengkapnya

DPRD Jayawijaya Gandeng TNI-Polri Kawal Penyaluran BBM Bersubsidi

27 Agustus 2022

DPRD Jayawijaya Gandeng TNI-Polri Kawal Penyaluran BBM Bersubsidi

Langkah ini dilakukan untuk mencegah penimbunan BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

30 Juni 2022

Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

Direktur Eksekutif Amnesty Internastional Indonesia Usman Hamid mengkritik rencana pengesahan tiga RUU Otonomi Baru atau RUU DOB Papua hari ini.

Baca Selengkapnya

Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

21 Mei 2022

Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua menilai Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah dengan melakukan pembahasan soal DOB dengan MRP.

Baca Selengkapnya

MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

21 April 2022

MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

MRP menilai masih banyak kewenangan dalam UU Otsus Papua yang tak dijalankan oleh negara.

Baca Selengkapnya

TNI Siagakan 2 SSK untuk Redam Bentrok Antarsuku di Jayawijaya

10 Januari 2022

TNI Siagakan 2 SSK untuk Redam Bentrok Antarsuku di Jayawijaya

Bentrokan terjadi antara dua kelompok masyarakat dari Suku Lanny Jaya dan warga Suku Nduga di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya.

Baca Selengkapnya

Polres Jayawijaya Papua Razia Kartu Vaksin Covid-19

19 Desember 2021

Polres Jayawijaya Papua Razia Kartu Vaksin Covid-19

Razia kartu vaksin Covid-19 ini dilakukan untuk mendorong percepatan target vaksinasi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

15 Desember 2021

Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

Wapres Ma'ruf Amin menggelar Rapat Pendekatan Penanganan Papua Pasca UU Otsus Papua 2021 di Istana Wapres

Baca Selengkapnya