TEMPO.CO, Bandung - Kalangan aktivis dan organisasi peduli lingkungan mengecam rencana kebijakan pemerintah soal pengolahan sampah dengan teknologi termal atau pembakaran yang dinamakan Waste to Energy (W2E). Rencana itu dinilai gegabah dan perlu dikaji ulang karena polusi udaranya menyebarkan racun.

Organisasi peduli lingkungan yang menolak W2E tersebut, yakni Greenpeace Indonesia Balifokus, Indonesian Center for Environmental Law, Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, KMDK Sugihmukti Lestari, Indonesia Diet Kantong Plastik, KRUHA, INFID, YPBB, Ecoton, YLKI, serta Komunitas Nol Sampah Surabaya.

Direktur Walhi Jawa Barat Dadan Ramdhan mengatakan pengolahan sampah yang ideal, yakni berbasis masyarakat. Warga yang memilah dan mengolah sampah, tidak seperti sekarang yang terpusat dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

"Untuk jangka pendek, pengolahan sampah masih memerlukan cara sanitary landfill seperti itu. Ke depan, buangan sampah ke TPA harus berkurang," ujarnya kepada Tempo, Kamis, 24 Desember 2015.

Pengolahan sampah di komunitas warga bisa mencakup per rukun warga (RW) atau kelurahan. Menurut Dadan, alat pengolahannya bisa memakai biodigester untuk menghasilkan gas metan atau pupuk cair.

Lewat siaran pers, gabungan organisasi peduli lingkungan tersebut mencemaskan rencana penggarapan proyek W2E di sejumlah kota, seperti Kota dan Kabupaten Bandung, Palembang, Solo, Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bali.

Mereka pun menampik konsep W2E dengan teknologi termal sebagai teknologi baru dan terbarukan. Mekanismenya dinilai seperti insinerator atau alat pembakar sampah.

Berdasarkan kajian dan riset dampak insinerator di luar negeri, teknologi tersebut menghasilkan emisi dan lepasan pencemar organik seperti dioksin (zat beracun), logam berat merkuri, timbal, dan arsenik, dari gas buang lewat cerobong alat.

Sebelum mewujudkan rencana W2E, mereka meminta pemerintah terlebih dulu melakukan kajian risiko kesehatan yang akan terjadi dan menyampaikan hasilnya kepada publik soal dampaknya pada kesehatan, kedaruratan, kecacatan, penyakit kanker, serta penyakit terkait dengan pernapasan yang dapat ditimbulkan.

Pernyataan sikap bersama tersebut menanggapi rencana pemerintah yang membahas W2E dalam rapat kerja kabinet awal Desember lalu.

ANWAR SISWADI