Ini Nama Anggota DPR yang Desak Setya Novanto Mundur  

Reporter

Editor

Rusman Paraqbueq

Selasa, 15 Desember 2015 14:38 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto berjalan keluar ruangan seusai menjalani sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. Menurut pernyataan anggota MKD asal Fraksi Demokrat Guntur Sasono, Setya Novanto membantah keterangan pengadu, Menteri ESDM Sudirman Said, dan juga saksi yakni Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat lintas fraksi menggalang dukungan untuk mendesak Setya Novanto mundur dari jabatan ketua DPR. Sebanyak 31 anggota Dewan yang tergabung dalam dukungan ini mendeklarasikan #SaveDPR di Kompleks Parlemen, Selasa siang, 15 Desember 2015.


Legislator yang mendesak Setya mundur rata-rata berasal dari partai pengusung pemerintah, seperti PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Tapi ada juga legislator dari koalisi nonpemerintah, yakni Wihadi Wiyandi dari Partai Gerakan Indonesia Raya dan Dave A.F. Laksono dari Partai Golkar.

Wihadi dan Dave ikut menghadiri deklarasi #SaveDPR Selasa siang ini. "Saya datang hanya sebagai #SaveDPR, lembaganya, bukan masalah orangnya," kata Wihadi di Kompleks Parlemen. Ia mengatakan tuntutan mundur terhadap Setya Novanto hanya sebagai imbas. "Jangan sampai hanya karena satu orang, semua anggota DPR kena, di-bully di luar sana," katanya.


Adapun Setya diduga melanggar kode etik terkait dengan kasus "Papa Minta Saham". Perkara yang terkait dengan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia ini sedang ditangani Mahkamah Kehormatan DPR.

Politikus Partai NasDem Taufiqulhadi mengatakan gerakan ini juga dibawa saat rapat paripurna DPR siang ini. Mereka akan mengambil tempat dan menyerukan #SaveDPR serta mendesak Setya Novanto mundur dari jabatan ketua.


Sebanyak 31 anggota DPR itu, termasuk Wihadi dan Dave, menggelar deklarasi #SaveDPR di Kompleks Parlemen. Seusai deklarasi, mereka lalu mengenakan pita hitam menuju rapat paripurna. Paripurna kali ini membahas persetujuan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan RUU Tax Amnesty.

Berikut ini daftar 31 anggota Dewan yang mendesak Setya Novanto mundur dari jabatan ketua DPR:


1. Amir Uskara (PPP)2. Taufiqulhadi (NasDem)

3. Joko Purwanto (PPP)


Advertising
Advertising

4. Junico Siahaan (PDIP)


5. TB Hasanuddin (PDIP)


6. Teguh Juwarno (PAN)

7. Rieke Dyah Pitaloka (PDIP)


8. Dian M. Oelam (PDIP)


9. Komaruddin Watubun (PDIP)


10. Charles Honoris (PDIP)


11. Sofyan Tan (PDIP)


12. Kasriyah (PPP)


13. Inas N. Zubir (Hanura)


14. A. Mustaqim (PPP)


15. Dave A.F. Laksono (Golkar)


16. Sahat Silaban (NasDem)


17. Sulaeman Hamzah (NasDem)


18. Akbar Faizal (NasDem)


19. Slamet Junaidi (NasDem)


20. Ahmad Sahroni (NasDem)


21. Supiadin (NasDem)


22. M. Hasbi Jayabaya (PDIP)


23. Ahmad M. Ali (NasDem)


24. Syarif Abdullah (NasDem)


25. Lucky Hakim (PAN)


26. Primus Yustisio (PAN)


27. Luthfi A. Mutty (NasDem)


28. Fadlul (NasDem)


29. Ruhut Sitompul (Demokrat)


30. Arteria Dahlan (PDIP)


31. Wihadi Wiyono (Gerindra)



LINDA TRIANITA
Kode Etik DPRDPRSetya Novanto

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

56 menit lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

17 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

1 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

3 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi