TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto melalui kuasa hukumnya, Razman Arief Nasution, melaporkan Metro TV ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri atas dugaan penghasutan pada Senin, 14 Desember 2015. Menurut Razman, Metro TV telah membocorkan percakapan dalam sidang tertutup Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) beberapa waktu lalu.
Terkait dengan hal tersebut, Putra Nababan, Pemimpin Redaksi Metro TV, menanggapi laporan Setya Novanto dengan santai dan akan menjalani alur sesuai aturan Dewan Pers. Menurut dia, apa yang disiarkan Metro TV merupakan produk jurnalistik. “Itu, kan, produk jurnalistik, dibuat sesuai dengan aturan. Ada undang-undangnya juga. Yang membuat UU-nya juga, kan, DPR,” ujar Putra kepada Tempo saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 15 Desember 2015.
Berdasarkan undang-undang, ada instrumen pers yang bisa dimanfaatkan oleh Setya Novanto bila keberatan atas pemberitaan. Salah satunya dengan menggunakan hak jawab. Putra menjelaskan, selama ini pihaknya telah menghubungi Setya Novanto untuk meminta konfirmasi atas berita yang ada, tapi tidak mendapat jawaban. “Kami sudah menghubungi sebelumnya, tapi beliau yang memang belum mau berkomentar,” katanya.
Putra juga menyayangkan sikap Ketua DPR yang seakan tidak menghormati UU. “Saya prihatin. Mereka yang membuat UU-nya, tapi mereka juga yang tidak menghormatinya. Tidak memberikan pelajaran, bahkan terkesan tidak mendukung iklim demokrasi pers,” tuturnya.
Kemarin Metro TV dilaporkan oleh Setya Novanto melalui kuasa hukumnya, Razman Arief Nasution, karena menyiarkan sidang tertutup MKD saat memeriksa Setya Novanto. Metro TV dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Razman juga menuding Metro TV cenderung menyudutkan kliennya dengan melakukan pemberitaan yang tidak berimbang.
