TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia dituduh bertanggung jawab atas kematian lebih dari 180.000 orang Timor Timur, saat wilayah itu selama 24 tahun menjadi provinsi Indonesia.Tuduhan itu adalah kesimpulan yang dihasilkan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi. Laporan setebal 2.500 halaman itu akan dilaporkan Presiden Timor Leste Xanana Gusmao kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan. Kesimpulan itu adalah hasil wawancara dengan ekitar 8.000 saksi, keterangan pengungsi, dan laporan intelijen serta militer. Dalam laporan itu disebutkan bahwa militer Indonesia berusaha membasmi orang-orang Timor Timur. Caranya, meracuni pasokan makanan dan air dengan napalm dan bahan kimia lainnya.Laporan yang sama menyebutkan, polisi atau tentara Indonesia bertanggung jawab atas 70 persen dari 18.600 pembunuhan atau penghilangan antara 1975 dan 1999. Dalam laporan juga disebutkan secara terinci penyiksaan masyarakat sipil.Laporan yang sempat disimpan selama sebulan oleh pemerintah Timor Leste itu juga mengritik Australia yang dinilai membiarkan Indonesia melakukan "okupasi". Australia juga dituduh gagal mencegah penggunaan kekuatan bersenjata di wilayah itu.Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi dibentuk pada 2000 oleh pemerintah Timor Leste. Komisi itu juga beranggotakan perwakilan dari organisasi nonpemerintah di Timor Timur dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Australian