TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai politik tidak diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang akan diajukan pemerintah ke parlemen. Dengan demikian, harapan agar pemilihan kepala daerah, April 2005, diikuti partai lokal ada kemungkinan belum bisa dipenuhi.Pemerintah, menurut Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf, masih mempertimbangkan isi nota kesepahaman yang diteken pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.?Dalam perjanjian itu, partai lokal baru akan diadakan satu tahun atau 18 bulan setelah melakukan conditioning politik dan hukum, misalnya dengan DPR," kata Ma'ruf seusai rapat kabinet terbatas di kantor presiden, Rabu petang. Jika dihitung waktunya, kata Ma'ruf, partai lokal di Aceh baru akan diadakan pada Februari 2007 mendatang. Rapat yang membahas RUU Aceh ini dipimpin Presiden Yudhoyono, dan dihadiri antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kapolri Jenderal Sutanto, Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.RUU Aceh, menurutnya belum final, karena pemerintah masih menerima banyak masukan dan saran dari berbagai pihak. Departemen Dalam Negeri akan menyelesaikan rancangan undang-undang itu dalam 1 atau 2 hari ini. "Prinsipnya, targetnya, kami ingin pemilihan di Aceh tidak mundur," tuturnya.Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menambahkan, masih ada beberapa pasal dalam RUU Aceh yang harus diselesaikan. Menurutnya, sejumlah masukan yang muncul dalam rapat lebih banyak menyangkut masalah terminologi, termasuk penggunaan istilah "pemerintah Aceh" dan bukan "pemerintah provinsi Aceh".Ditanya kapan rancangan akan diajukan ke DPR, Yusril menyatakan, sebenarnya direncanakan Kamis. "Tapiamannya mungkin lusa (Jumat), karena besok (Kamis) Presiden pergi ke Manado," ujarnya. Dimas Adityo
Berita terkait
Soal Qanun Bendera, DPR Aceh Bentuk Pansus
12 Oktober 2015
Pansus akan bertemu Presiden membahas bendera Aceh.
Baca SelengkapnyaPolemik Bendera Aceh, Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan
24 Agustus 2015
Anggota Dewan Aceh menilai Presiden perlu turun tangan agar polemik antara Aceh dan Jakarta itu segera selesai.
Baca SelengkapnyaDPR Aceh: Pengibaran Bulan Bintang Hal Wajar
16 Agustus 2015
Pengibaran bendera bulan bintang sesuai keinginan warga Aceh yang minta agar pemerintah memberlakukan Qanun Nomor 3 Tahun 2013.
Jelang HUT RI, Anggota DPR Aceh Kibarkan Bendera Aceh
15 Agustus 2015
Pengibaran bendera Aceh itu dilangsungkan dalam sebuah upacara di Lhokseumawe.
Baca SelengkapnyaKibarkan Bendera GAM, Aksi Mahasiswa Dibubarkan Polisi
15 Agustus 2015
Polisi menghentikan aksi mahasiswa setelah melepaskan tembakan peringatan ke atas.
Baca SelengkapnyaPeringati 10 Tahun Damai, Warga Aceh Gelar Doa Bersama
15 Agustus 2015
Peringatan sepuluh tahun perdamaian di Aceh tidak semeriah tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya7 Bendera GAM Berkibar, Apa Kata Sutiyoso?
30 Juli 2015
Belum ada kesepakatan perubahan terhadap qanun bendera dan lambang Aceh antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPolemik Bendera Aceh, Gubernur Zaini: Tunggu Tanggal Mainnya
6 Mei 2015
Menurut Zaini tindakan menaikkan bendera bulan bintang bukan hal yang harus diputuskan begitu mendadak.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Akan Kibarkan Bendera Aceh, Sekretaris Mencegah
4 Mei 2015
Polemik tentang bendera Aceh telah berlangsung lama. Pemerintah menilai mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka.
Baca SelengkapnyaPembuat Bendera GAM di Pekalongan Dilepaskan
6 September 2014
Herlina mengira bendera itu hanya bendera partai politik biasa.
Baca Selengkapnya
