Benarkah Riza Chalid Bisa Atur Petinggi Negeri?

Rabu, 2 Desember 2015 20:18 WIB

Suasana di rumah duka Ibunda Riza Chalid, Jakarta, 23 November 2015. Turut hadir Wakapolri Komjen Budi Gunawan (baju biru) dan Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso (kedua kiri). Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Muhammad Riza Chalid, kini semakin banyak dibicarakan publik setelah transkrip rekaman soal pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto soal permintaan saham PT Freeport Indonesia beredar. Dia disebut-sebut sangat aktif melakukan lobi terkait kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Dalam transkrip yang beredar, Riza mengaku mendapat bahan dari Luhut Pandjaitan soal percepatan pembangunan Papua. Dalam transkrip tersebut, Riza menanyakan ihwal pembangunan smelter Freeport kepada Presiden Direktur PT Freeport Indoensia Maroef Sjamsoeddin. “Jadi tetap di Gresik?” kata Riza dalam transkrip rekaman tersebut.

Maroef mengatakan yang paling memungkinkan di Gresik karena sudah menghabiskan biaya besar. Riza Chalid menjawab akan membicarakan masalah itu dengan Darmo yang siap mengurusi semua. Di tengah pembicaraan itu, Setya Novanto menimpali. “Pengusaha juga,” katanya. Riza pun kembali menjawab. “Kalau Ini tugasmu untuk mengamankan. Jadi saya sudah bicara, Pak Jokowi. Urusan dia saya. Dia dipakai Pak Luhut semua,” katanya.

Riza dan Setya Novanto tergambar begitu kompak meyakinkan Maroef jika mereka sangat dekat dan bisa meyakinkan Presiden Jokowi. Setya Novanto mebeberkan pengalaman-pengalaman dia dalam membantu Jokowi di parlemen, termasuk saat pemilihan Kapolri.

Sementara Riza, mengklaim sangat dekat dengan Jokowi dan ikut mendorong agar mantan Wali Kota Solo itu mencalonkan jadi Presiden bersama Hendropriyono dan Budi Gunawan. Dia juga mengklaim berperan dalam mendamaikan persaingan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat setelah pemilihan presiden 2019 selesai.

“Sebelum bubarin Pak, kalau gak gini Pak. Saya ini kan pedagang, Saya ikutan politik kan karena teman-teman saja. Baik, ngak cerai. Saya pedagang. Saya bilang eh ini saatnya damai. Kita kumpulin semua yuk. Kumpul Bang Ical, Anis Matta, Hatta, pokoknya semua kita kumpul,” Riza kepada Setya Novanto dan Maroef Sjamsoeddin.

Dia mengaku meminta Luhut agar menyiapkan pertemuan untuk mengusung perdamaian. Riza meminta agar jangan menggangu Presiden dan Wapres karena semua juga mencari makan. Dia meminta Luhut mengatakan kepada Jokowi soal dukungan tersebut. Menurut dia, semuanya sepakat mendukung Jokowi, termasuk Prabowo Subianto.

“Sejak itu. Makanya Pak, DPR gak pernah ganggu Jokowi. Gak pernah ganggu Jokowi. Malah yang enggak mendukung Jokowi itu PDIP. KMP enggak, semuanya mendukung. Itu kita happy juga sih. Kalau negara aman kita punya jalan. Tapi kalau ribut terus di parlemen, pusing kepala. Bayangin sudah kurang aman negara, ekonominya ancur.”

Setelah itu, dalam transkrip juga ada percakapan Setya Novanto menyinggung soal dana Rp 500 miliar yang habis. Tak jelas duit itu untuk siapa. Namun Riza menjawab jika duit itu dibagi dua yaitu untuk Jokowi-Jusuf Kalla Rp 250 miliar dan untuk Prabowo-Hatta Rp 250 miliar.

“Kita duduk aja. Ke Singapura, main golf, aman. hahahaa. Itu kan temen, temen semualah, Pak Susahlah. Kita hubungan bukan baru kemarin. Masak kita tinggal nggak baik. tapi kan sekarang udah gak ada masalah. Sudah normal. Gitu.”

Lalu Setya Novanto menimpali jika dia berbicara dengan Jokowi. “Saya ngomong sama presiden, ini Pak Bung Riza juga bantu. Oh ya ya itu dia kawan saya baik. Hahaha.”
Setelah itu, Riza kemudian menjawab.

“Memperjuangkan dia itu capek sob. Segala macam cara, Pak Hendro ngomong sama Megawati waktu di Kebagusan. Belum saatnya. Dikira sekaligus. Belum Pak. Saya itu baik, saya kasihan sama Pak Jokowi, saya akan bantu Pak Jokowi ke Hatta sebagai cawapres. Pak Jokowi sama Hatta mungkin Pak, tapi Meganya gak mau. Saya sama Hatta itu sahabat,” kata Riza.

ANGGA SUKMAWIJAYA

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

7 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

8 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

16 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya