REKAMAN CALO FREEPORT, Setya Juga Sebut Mega dan Prabowo  

Reporter

Rabu, 2 Desember 2015 08:12 WIB

Massa yang tergabung dalam Koalisi Bersihkan DPR mengenakan topeng Ketua DPR RI Setya Novanto saat aksi mengejar yang Setya dikawasan Sarinah, Jakarta, 29 Novemebr 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh disebut dalam rekaman lengkap yang diduga merupakan percakapan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak Riza Chalid.

Mereka diduga tak hanya mencatut nama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto juga disebut-sebut.

Koran Tempo edisi hari ini menulis bahwa nama Megawati, misalnya, muncul ketika Setya Novanto dalam rekaman itu menyinggung pemilihan Kepala Polri. Politikus Partai Golkar itu menyebutkan soal hasil dari kerja samanya dengan Riza Chalid dan Luhut dalam meredam ketegangan politik dalam pemilihan awal Januari lalu. Mega dan Fraksi PDI Perjuangan di DPR ketika itu ingin Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri. Namun Jokowi menolak.

“Kuncinya kan ada di Pak Luhut, ada saya. Nanti lempar-lemparan. Ada dia (Riza Chalid) strateginya,” kata Novanto dalam rekaman yang diperdengarkan kepada Tempo.

Baca juga:
Rekaman Novanto: Nama Megawati Disebut? Ini Pesan Dia ke MKD
Transkrip Rekaman: Jokowi Nekat Nyetop Freeport, Jatuh Dia

Adapun Prabowo disebut-sebut bersama petinggi Koalisi Merah Putih. Dalam rekaman, Riza disebut meredam ketegangan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Luhut, yang sudah berada di pemerintahan, diminta mempertemukan mereka dengan Jokowi.

“Coba Pak Luhut sampaikan ke Jokowi. Kalau mau sepakat begitu, kita dukung Jokowi-JK supaya sukses. Nanti 2019, ceritanya lain,” kata Novanto dalam rekaman itu. “Makanya Pak, DPR enggak pernah ganggu Jokowi. Malah yang enggak mendukung Jokowi itu PDIP.”

Isi rekaman versi lengkap pembicaraan Novanto, Riza, dan Maroef itu beredar pada Senin lalu. Durasi rekamannya 1 jam 20 menit 17 detik. Sebelumnya, sebagian isi rekaman versi pendek telah beredar ke publik dalam bentuk transkrip pembicaraan berdurasi 11 menit.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pernah membenarkan isi transkrip versi pendek itu. Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, yang telah menerima kiriman foto dari Tempo yang berisi sebagian transkrip rekaman versi lengkap pada Senin lalu, membenarkan isi percakapan itu sama dengan yang telah didengarnya.

Luhut mengatakan dia tak merasa tercemar meski namanya disebut 66 kali dalam pembicaraan tersebut. “Ya, silakan saja, mau disebut 100 kali juga silakan,” kata Luhut di kantornya, Selasa, 1 Desember 2015.

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mendorong Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) mengungkap kasus ini. Ia meminta Golkar tak ikut campur dalam kasus yang menjerat kadernya itu. “Jika terbukti, ini skandal terbesar di negeri ini," kata Kalla kemarin.

Politikus PDI Perjuangan, Junimart Girsang, tak tahu nama Megawati ikut disebut-sebut dalam percakapan Novanto. "Saya belum dengar rekaman yang panjang," katanya.

Begitu pula Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Aryo Djojohadikusumo. "Rekaman yang diberikan kepada MKD hanya 11 menit dan tak ada nama Prabowo."

TIKA PRIMANDARI | REZA ADITYA |INDRA WIJAYA | FRANSISCO | PUR






Baca juga:
3 Hal Ini Bikin Ketua DPR Setya Novanto Sulit Ditolong!
Selidiki Setya Novanto, Jaksa Agung: Ada Pemufakatan Jahat




Kasus Saham Freeport; Setya Novanto: "..... oleh tempovideochannel



Advertising
Advertising

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

16 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

3 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya