Kasus Setya Novanto di MKD Berlanjut, Ini Hasil Votingnya  

Reporter

Selasa, 1 Desember 2015 22:42 WIB

Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan voting dalam rapat internal terkait kasus Setya Novanto di Ruang Rapat MKD, Gedung Parlemen, Jakarta, 1 Desember 2015. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto ke tahap persidangan. Sebelumnya, MKD melakukan voting secara terbuka dalam dua tahap.

Tahap pertama, anggota MKD akan memilih dua opsi, yakni paket I yang terdiri dari a) melanjutkan persidangan dengan pengesahan jadwal persidangan dan b) menuntaskan verifikasi. Paket II terdiri dari a) tidak melanjutkan kasus karena tidak cukup alat bukti dan tidak cukup verifikasi dan b) melanjutkan rapat MKD dengan melakukan verifikasi.

"Setelah pemilihan tahap pertama selesai, pemilihan tahap kedua akan dilanjutkan dengan memilih opsi a atau b dalam masing-masing paket itu," kata Ketua MKD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Surahman Hidayat dalam rapat internal MKD pada sore tadi, Selasa, 1 Desember 2015.

Pada tahap pertama, terdapat 11 orang anggota mahkamah yang memilih paket I, yakni Ketua MKD dari PKS Surahman Hidayat, Wakil Ketua MKD dari PDIP Junimart Girsang, M. Prakosa dan Marsiaman Saragih dari PDIP, Sukiman dan A. Bakrie dari PAN, Guntur Sasono dan Darizal Basir dari Partai Demokrat, Akbar Faisal dari Partai Nasdem, Syarifuddin Sudding dari Partai Hanura, serta Acep Adang dari PKB.

Sementara itu, 6 orang anggota mahkamah yang memilih paket II adalah Wakil Ketua MKD dari Partai Golkar Abdul Kahar Muzakir, Wakil Ketua MKD dari Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ridwan Bae dan Adies Kadir dari Partai Golkar, Supratman dari Partai Gerindra, dan Zainud Tauhid Sa'adi dari PPP.

Kemudian, dalam tahap kedua, terdapat 9 orang anggota mahkamah yang memilih opsi melanjutkan persidangan dengan pengesahan jadwal persidangan yakni Ketua MKD dari PKS Surahman Hidayat, Wakil Ketua MKD dari PDIP Junimart Girsang, Marsiaman Saragih dari PDIP, Sukiman dan A. Bakrie dari PAN, Guntur Sasono dan Darizal Basir dari Partai Demokrat, Akbar Faisal dari Partai Nasdem, dan Syarifuddin Sudding dari Partai Hanura.

Sementara itu, anggota MKD yang memilih opsi menuntaskan verifikasi ada 8 orang, yakni Wakil Ketua MKD dari Partai Golkar Abdul Kahar Muzakir, Wakil Ketua MKD dari Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ridwan Bae dan Adies Kadir dari Partai Golkar, Supratman dari Partai Gerindra, Zainud Tauhid Sa'adi dari PPP, M. Prakosa dari PDIP, serta Acep Adang dari PKB.

ANGELINA ANJAR SAWITRI


Baca juga:
3 Hal Ini Bikin Setya Novanto Sulit Ditolong!
Selidiki Setya Novanto, Jaksa Agung: Ada Pemufakatan Jahat


Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

18 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya