TEMPO.CO, Jakarta--Ketua Komisi Badan Usaha Milik Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Hafisz Thohir mengatakan bisnis PT Dirgantara Indonesia akan hancur akibat pemesanan helikopter presiden ke pihak asing. Pemesanan tersebut ia nilai sebagai pelemahan bisnis BUMN secara sistematis oleh kepala negara. Ia mengatakan seharusnya Presiden Joko Widodo membangga-banggakan industri pesawat dalam negeri.

“Apalagi saat ini kita sedang berjuang melawan pelemahan devisa dan menyusutnya neraca perdagangan,” kata dia saat dihubungi, Ahad, 29 November 2015.

Achmad mengatakan tak ada gunanya Indonesia promosi ke negara lain untuk membeli produk PTDI jika presiden malah memakai produk asing. “Membeli heli asing sementra produksi sendri dipinggirkan itu sama saja nilainya menghina produk nasional sendiri,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta pertanyaan soal pembelian helikopter kepresidenan langsung ditujukan pada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna. Sebabnya, helikopter itu akan jarang ia gunakan.

"Semua itu kan yang membeli di sana, saya paling menggunakan sebulan atau dua bulan sekali. Itu kan penggunaannya di TNI Angkatan Udara," kata Jokowi dalam sebuah acara di Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 28 November 2015.

Pekan lalu, TNI Angkatan Udara mengumumkan rencana pembelian helikopter AW-101 sebagai pengganti Super Puma yang telah berumur 25 tahun. Satu unit AW-101 akan tiba di Tanah Air pada 2016, menyusul dua unit lainnya pada 2017.

Helikopter AW-101 dibuat oleh AgustaWestland, produsen helikopter Inggris yang bermarkas di Italia. Sedangkan PTDI berpengalaman memproduksi helikopter sejenis, seperti EC 725 Cougar yang merupakan generasi terbaru Super Puma versi militer.

Bahkan, sebelumnya, TNI Angkatan Udara juga memesan enam unit produk tersebut yang dibuat atas kerja sama PTDI dan Airbus Helicopters. Selama ini, sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden RI, mengunakan Helikopter Super Puma.

TIKA PRIMANDARI | TRI ARTINING PUTRI | AMIRULLAH