Kasus Korupsi Dana Pendidikan, Tersangka Janji Kooperatif  

Reporter

Editor

Budi Riza

Minggu, 29 November 2015 18:11 WIB

Ekspresi pelajar kelas VI Sekolah Dasar Menteng 01, saat menghitung hasil akhir dalam sosialisasi tata cara penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum, di Gedung KPU, Jakarta, 11 September 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Makassar - Eks Kepala Dinas Pendidikan Selayar, Patta Bone, berjanji akan bersikap kooperatif dalam proses penyidikan kasus korupsi dana alokasi khusus pendidikan Kabupaten Selayar yang kini menjeratnya.

Patta Bone merupakan satu dari dua tersangka baru kasus korupsi ini. Dia segera menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar.

Dia mengatakan sedang menunggu panggilan resmi dari penyidik untuk diperiksa. Dia mengaku siap menjelaskan perannya dalam kasus dugaan korupsi perbaikan puluhan sekolah di Selayar agar pemeriksaan berjalan lancar.

"Belum ada panggilan dari kepolisian. Kalau dipanggil, ya, saya siap memenuhinya sebagai warga negara yang baik," kata Patta Bone saat dihubungi, kemarin.

Dalam kasus korupsi dana alokasi khusus ini, polisi sudah menetapkan empat tersangka. Dua tersangka sebelumnya adalah Saharuddin (konsultan) dan Haeruddin (pejabat pelaksana teknis).

Kasus keduanya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat pada pekan lalu. Polisi lalu menetapkan dua tersangka baru, yakni Patta Bone selaku pejabat pembuat komitmen dan Syeh Yusuf alias Uncu dari pihak swasta selaku pembuat laporan keuangan. Kerugian negara ditengarai mencapai Rp 1,1 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan dan Barat Komisaris Besar Heri Dahana mengatakan akan segera memanggil kedua tersangka baru untuk diperiksa. "Kami panggil dulu para saksi lantas memanggil dua tersangka baru. Kami akan mendalami lagi peran dan keterlibatan mereka," ucap Heri.

TRI YARI KURNIAWAN


Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

7 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

1 hari lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

3 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

3 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

3 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

3 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

4 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

5 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

5 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya