Jelang Konferensi Iklim, Demonstrasi Dilarang di Paris

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Minggu, 29 November 2015 09:42 WIB

Seorang wanita melintasi poster Konferensi Perubahan Iklim (COP21) di Paris, 26 November 2015. REUTERS/Eric Gaillard

TEMPO.CO, Paris - Menjelang pertemuan Conference of Party (COP21), pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perubahan iklim, semua aksi publik atau demonstrasi di Paris dilarang. Pelarangan itu telah dilakukan sejak serangan teror mengguncang Paris beberapa waktu lalu. Pelarangan itu bertujuan memberikan keamanan bagi puluhan ribu orang yang melakukan pawai sekaligus mengamankan puncak pertemuan ini.

Sebelumnya, banyak kelompok telah merencanakan menggunakan COP21 sebagai momen menarik perhatian, melobi, dan mendesak upaya mengatasi perubahan iklim. Seperti yang dilakukan salah satu kelompok bersepeda dari Prancis barat yang memprotes rencana pembangunan bandara baru.

Selain itu, banyak lembaga swadaya masyarakat telah menerima larangan dan mencari cara yang berbeda untuk menyampaikan pesan mereka. "Konteks keamanan tidak mengizinkan semua bentuk ekspresi publik," kata Alix Mazounie dari Le Réseau Action Climat, seperti dilansir CNN, Kamis, 28 November 2015.

Koalisi Climat 21, sebuah aliansi kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam rencana demonstrasi di Paris, berjanji, pada awal pekan ini, pihaknya mencoba melanjutkan demonstrasi publik setelah berkonsultasi dengan kepolisian. Ia mencoba menemukan bentuk alternatif mobilisasi warga.

Beberapa kelompok menggunakan pertunjukan seni di pusat Kota Paris sebagai aksi terhadap larangan tersebut. Sedangkan kelompok lain mempertimbangkan pembangkangan langsung, tapi denda berat mengancam siapa saja yang menantang larangan tersebut.

Paris masih dalam keadaan syok setelah serangan pad Jumat, 13 November lalu. Agenda puncak COP21 dapat memperkuat pengawasan terhadap pengamanan negara tersebut. Jalan dari bandara utama akan ditutup untuk masuknya tamu VIP, termasuk autoroutes A1 dan A6. Menteri Dalam Negeri Cazeneuve mendesak warga Paris tidak menggunakan mobil pribadi pada hari-hari tersebut.

Perusahaan pun telah diminta menunda pengiriman dan memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah. Wali Kota Paris Anne Hidalgo telah mengumumkan akan menyediakan transportasi umum gratis pada Minggu-Senin malam untuk membantu meringankan kemacetan.

CNN | ARKHELAUS W.




Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

2 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

5 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

15 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

15 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

17 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

21 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

22 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya