KB Digalakkan Lagi, Dibuka Presiden Jokowi Januari Nanti

Reporter

Editor

Elik Susanto

Sabtu, 28 November 2015 04:34 WIB

TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Jakarta- Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional} Surya Chandra Surapaty mengatakan, program “Kampung KB” akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2016. Saat ini berbagai persiapan sedang dikerjakan, di antaranya mengenai kesejahteraan, program pendidikan, serta masalah perkawinan usia dini.



"Pembukaan program ini, daerah yang dipilih untuk diresmikan Presiden adalah Pangandaran dan Cirebon, Jawa Barat," kata Surya di Kantor BKKBN Jalan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 27 November 2015. Menurut Surya, setiap provinsi dan kabupaten/kota akan ada "Kampung KB". Sasarannya adalah permukiman padat, penduduk dengan jumlah keluarga banyak serta daerah yang tingkat kesepertaan KB rendah. “Bukan kampung sukses yang dijadikan sasaran program Kampung KB," ujar Surya.



Agar program peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pencegahan pernikahan usia dini berhasil diwujudkan, kata Surya, akan dilakukan evalusi. "Ada evaluasi tahunan, enam bulan sekali, dan bulanan. "Namanya intervensi harus tiap bulan, bukan lima tahun sekali seperti sensus,” ujar Surya.



Program "Kampung KB" merupakan revolusi mental berbasis keluarga. Program ini akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Melalui peluncuran Kampung KB, kami harapkan program kependudukan kembali berhasil seperti 20 tahun lalu," ujar Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Achmad Takdir.



Achmad berharap Kota Samarinda menjadi pelopor didirikannya "Kampung KB". Itulah sebabnya Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) Kota Samarinda melakukan persiapan mulai sekarang. "Melalui Kampung KB juga akan digalakkan program revolusi mental barbasis keluarga. Tujuannya untuk membangun karakter bangsa," kata Achmad Takdir.



Advertising
Advertising

Kepala BKBKS Kota Samarinda Arliansyah mengatakan, Kota Samarinda siap mendukung program tersebut. "Kami bisa kembali menggaungkan dan menyebarluaskan informasi berkaitan program Kependudukan dan KB tepat sasaran," kata Arliansyah.



RICO | ANTARA

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

3 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

4 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

7 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

7 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

8 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

8 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

11 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

12 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

19 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya