Depsos Minta Masyarakat Perhatikan Jadwal Pencairan BLT

Reporter

Editor

Sabtu, 14 Januari 2006 06:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial, Amrun Daulay, meminta masyarakat lebih memperhatikan jadwal penyaluran Bantuan Langsung Tunai di kantor pos dan kelurahan setempat. "Banyak masyarakat yang tidak memperhatikan jadwal itu sehingga kecewa karena datang tidak pada jadwalnya,"katanya.Amrun menilai banyaknya masyarakat yang datang tidak sesuai jadwal tersebut karena mereka hanya memperhatikan berita bahwa pada 2 Januari BLT sudah mulai disalurkan. Kasus tersebut terjadi awal Januari lalu di Palembang, Sulawesi Selatan dan Bogor, Jawa Barat. Begitu juga di Solo, Jawa Tengah, penerima BLT kecewa ketika datang ke kantor pos karena ada penundaan penyaluran dana. Menurut Amrun, masyarakat tidak perlu terburu dan khawatir tidak mendapatkan dana BLT karena semua pemegang kartu keluarga miskin akan mendapatkan dana kompensasi kenaikan BBM tersebut. Departemen Sosial telah meminta kepada aparat kelurahan dan desa untuk lebih mensosialisasikan jadwal tersebut. Di beberapa tempat diakui sosialiasi jadwal tersebut masih kurang terutama karena ada kendala geografis.Depsos telah menyalurkan dana BLT tahap II sebesar Rp 2,142 trilyun ke kantor pos di 32 provinsi. Namun penyalurannya, menurut Amrun, bergantung pada kesiapan di masing-masing daerah. Ia mengatakan bahwa penyaluran BLT diharapkan dapat selesai akhir Januari namun batas maksimal penyaluran masih cukup panjang yakni bulan Maret mendatang.Oktamandjaya Wiguna

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya