Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Pekanbaru - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto hadir dalam pemeriksaan etik yang dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan, Senin, 23 November 2015. Akbar berharap kadernya itu tak mangkir dalam memenuhi panggilan Mahkamah.
"Saya kira kami harus berikan kesempatan dalam rapat dewan etik besok. Di situ tentu saudara Setya Novanto diharapkan bisa menjelaskan sejelas-jelasnya," kata Akbar, di sela-sela Kongres Himpunan Mahasiswa Islam di Pekanbaru, Riau, Ahad, 22 November 2015.
Akbar mengatakan Setya harus bisa memberikan keterangan terbuka dalam sidang MKD. Tujuannya, agar masyarakat tahu dan tercerahkan atas polemik pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden pada lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
"Berkaitan dengan hal-hal yang disebut soal Freeport, kami serahkan saja pada lembaga itu karena kita harus menghormati," ujar Akbar. Termasuk, kata Akbar, adanya desakan Setya mundur dari berbagai kalangan.
Akbar mengklaim hingga saat ini dia belum tahu secara pasti keterlibatan Setya dalam pencatutan nama Presiden pada lobi Freeport. Untuk itu, Akbar meminta sidang MKD besok dilakukan secara terbuka. Tujuannya, untuk mengungkap semua tabir gelap dan penjelasan dari Setya.
Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilah Rakyat (MKD) besok akan menggelar sidang perdana internal untuk menindaklanjuti berkas perkara aduan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Sekaligus dalam rapat itu akan diputuskan segera memanggil pihak-pihak terkait.
Setya dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said lantaran diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Dalam pelaporannya, Sudirman juga membawa beberapa bukti. Di antaranya adalah rekaman percakapan yang melibatkan tiga orang.
