TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Akbar Faisal, mengaku tak nyaman mendengar kasus beruntun yang membelit Ketua DPR Setya Novanto. "Jujur, saya sebagai anggota DPR sudah sampai pada tahap tidak nyaman sekali," kata Akbar Faisal di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu, 18 November 2015.
Ketidaknyamanan politikus Partai NasDem ini karena pimpinan DPR untuk kesekian kalinya kembali menjadi sorotan pemberitaan media dan dipergunjingkan masyarakat akibat pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Setya saat bernegosiasi dengan bos Freeport. Padahal baru satu bulan lalu dia mendapat sanksi teguran dari Mahkamah Kehormatan Dewan akibat pertemuannya dengan pengusaha sekaligus calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menimbulkan kontroversi. "Saya menghendaki adanya istilah pembaharuan atau istilahnya kocok ulang," ucapnya.
Karena kejenuhan itulah, Akbar Faisal juga menginginkan adanya revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang menyangkut DPR serta alat kelengkapannya. "Kalau Presiden saja bisa melakukan perumusan baru yang biasa disebut perombakan kabinet, kenapa DPR tidak melakukan itu?" kata Akbar.
Karena itu, Akbar meminta laporan Menteri ESDM tentang Setya segera ditindaklanjuti MKD secara adil dan bijak. "Tentunya, dalam hal ini, saya minta MKD tak bermain-main lagi seperti kemarin kasus Trump Gate. Saya berharap mereka serius," ujarnya.
Selain Akbar Faisal, Dwi Ria Latifa, politikus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengaku miris. Terlebih ia mendapat protes langsung dari anaknya yang sering mendapat ejekan di sekolah. Menurut Dwi, teman-teman anaknya di sekolah menilai semua anggota DPR memiliki sifat dan perilaku yang sama.
"Awalnya, ketika saya jadi anggota DPR, anak saya bangga. Namun, akhir-akhir ini, ada sedikit kemirisan. Anak saya bertanya, apa anggota DPR hanya bekerja seperti yang dilaporkan Sudirman Said? Kok, berita-beritanya jelek terus dari DPR," tutur Dwi menurunkan perkataan anaknya. Hal itu membuat Dwi kesulitan menjawab. Ia hanya menyatakan tidak semua anggota Dewan berkelakuan buruk, seperti yang selama ini diberitakan.
DESTRIANITA K.
Baca juga:
Teror Paris: Inilah 5 Kejadian Baru yang Menegangkan (update!)
Setya Novanto Beraksi, Inilah Transkrip Catut Nama Jokowi
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
9 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
9 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
10 jam lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaFreeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi
1 hari lalu
Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
2 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
3 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
3 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
3 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaTolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS
3 hari lalu
Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.
Baca Selengkapnya