Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada Tempo Economic Briefing dengan tema "Mengembalikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016" di Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku bingung membaca nama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan disebut-sebut dalam transkrip pembicaraan lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Transkrip pembicaraan itu melibatkan beberapa orang dengan inisial SN, MS dan R.
"Ya kalau menyebut nama kan tentu harus lebih jelas masalahnya apa," kata Kalla, di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Selasa, 17 November 2015. "Karena disebut nama saja tentu tergantung konteksnya apa. Jadi kami lihat nanti pemeriksaannya di DPR."
Sebelumnya, dalam transkrip yang beredar luas di kalangan jurnalis, SN dan R menyebut nama Luhut memiliki peran untuk meloloskan perpanjangan kontrak PT Freeport. Dalam transkrip itu juga disebut adanya nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan meloloskan perpanjangan kontrak Freeport degan kompensasi pembagian saham 20 persen.
Akibat adanya lobi-lobi liar itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan, kemarin. Politikus Partai Golkar inilah yang konon kabarnya menjanjikan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Seluruh dokumen penguat dan bukti, termasuk transkrip pembicaraan ini, sudah diserahkan Sudirman kepada Mahkamah. Kalla berharap Mahkamah segera memberikan hasil adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Setya. Dia juga berharap Mahkamah bisa mengungkap siapa nama asli dalam transkrip pembicaraan itu selain SN, yang diketahui adalah Setya Novanto.
