Dengan Mata Merah, Setya Novanto Bantah Catut Nama Jokowi  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 17 November 2015 15:26 WIB

Ilustrasi Setya Novanto. (ILUSTRASI: TEMPO/IMAM YUNNI)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto hadir di Kompleks Parlemen Senayan pada pukul 09.30. Turun dari mobilnya, ia langsung dikerumuni awak media yang sejak pagi menunggunya memberikan tanggapan atas laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Pagi-pagi udah ngantor, nih," sapa Setya Novanto sambil membetulkan jas yang dipakainya. Tanpa basa-basi, wartawan langsung memberondongnya dengan berbagai pertanyaan yang menyangkut laporan Sudirman Said ke MKD itu.

Dengan suara parau dan bergetar, Setya berusaha melayani pertanyaan yang dilontarkan wartawan, terkait dengan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam proses negosiasi yang diduga dilakukannya dengan bos Freeport dan pengusaha berinisial MRC.

"Yang pertama, saya melihat di media bahwa saya membawa atau mencatut nama Presiden," kata Setya. Sambil menghela napas, ia melanjutkan jawabannya. "Tapi yang jelas bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu adalah simbol negara yang harus kita hormati, yang juga harus kita lindungi," kata Setya Novanto di Komplek Parlemen Senayan pada Selasa, 17 November 2015.

Dalam penjelasannya, Setya Novanto membantah bahwa ia telah mencatut nama Presiden, terlebih menggunakannya untuk mendapatkan saham di Freeport. "Jadi, menurut pendapat saya, saya juga tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan (Presiden dan Wakil Presiden) dan juga saya harus berhati-hati, dan harus menyampaikan secara jelas apa yang telah disampaikan Presiden kepada saya," ujar Novanto.

Dalam memberikan jawaban kepada wartawan, terlihat sesekali tangan Novanto—yang sedari awal memegang sebuah kertas kecil seperti kartu nama—bergetar. Selain itu, matanya terlihat memerah seperti sembap.

Menghadapi kenyataan dirinya dua kali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Setya Novanto memilih pasrah dan percaya bahwa MKD akan mengusut kasusnya secara adil sesuai tata cara undang-undang. "Saya menghargai MKD. Sejak awal MKD tegas dan mempunyai fungsi secara baik, dan menjalankan tugas secara baik. Tentu ini adalah suatu kewibawaan MKD kepada anggota DPR. Saya betul-betul menghargai dan mematuhi MKD untuk menindak segala sesuatu kepada anggota DPR," tutur politikus Partai Golkar ini.

Setelah memberikan keterangan pers, Setya Novanto langsung balik badan dan meninggalkan kerumunan awak media diiringi pasukan pengawalnya.

DESTRIANITA K.

Baca juga:
Teror Paris: Inilah 5 Kejadian Baru yang Menegangkan!
Wah, Depok Favorit bagi Kaum dengan Gaya Bercinta Berbahaya

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya