TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Kesehatan DPR menolak usul agar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dikembalikan ke Departemenn Kesehatan. “Yang diperlukan payung hukum untuk badan itu bertindak,” kata Ketua Komisi Ribka Tjiptaning, Kamis (5/1).Payung hukum dimaksud, untuk memberikan kewenangan kepada badan itu agar lebih bergigi. “Supermarket saja lebih takut kepada polisi,” ujarnya. Padahal, badan itu punya kewenangan untuk mengawasi peredaran obat dan bahan makanan yang bisa mengganggu kesehatan konsumen.Masalah yang muncul saat ini, lanjut politisi PDIP itu, karena kurangnya koordinasi antara Departemen Kesehatan dengan BPOM. “Sudahlah, Departemen Kesehatan itu sudah banyak urusannya, gak perlu urusin pengawasan formalin kayak begini,” kata dia. Badan POM yang lepas dari Departemen Kesehatan sejak tiga tahun lalu, menurut Ribka harus diberi kesempatan untuk bertindak. “Kami sudah dilapori mereka soal formalin ini, sejak Oktober lalu,” katanya. Tapi, pertimbangan menyusahkan rakyat kecil yang memakai bahan pengawet itu membuat badan itu ragu bertindak.Wakil Ketua Komisi, Charles J. Messang, menyatakan hal lain yang harus dibereskan seputar peredaran bebas formalin adalah mengenai tata niaganya. Dia juga menilai masalah formalin tidak lepas dari tingginya harga bahan bakar minyak. “Makanya baru beberapa bulan terakhir ini formalin merebak,” kata dia. Dia menghitung biaya yang harus dikeluarkan produsen ikan asin, tahu, dan mie basah masuk akal untuk mengganti pengawet alam berupa es batu. Satu ton es batu untuk pengawet sudah menghabiskan Rp 3 juta. “Nah kalau pake formalin setara Rp 7500,” katanya. Yophiandi