Obat Mahal, JK Minta KPPU Selidiki Bisnis Farmasi  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 12 November 2015 04:19 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha memeriksa alur jual beli obat di Indonesia, Kamis, 12 November 2015. JK juga meminta masyarakat cerdas memilih obat.




"Nanti minta KPPU periksa alur obat macam mana agar itu jangan seperti sekarang ini," kata JK di Istana Wakil Presiden kemarin. JK mengatakan, harga obat di Indonesia mahal meskipun biaya konsultasi dokter murah.




Kondisi itu, kata JK, terbalik dengan di luar negeri. Mahalnya obat di dalam negeri menjadi salah satu penyebab banyak orang akhirnya memilih berobat ke luar negeri. "Banyak pejabat yang berobat di luar negeri," kata dia.

Sesuai temuan Tim Investigasi Majalah Tempo, ada kolusi antara perusahaan farmasi dan dokter ketika meresepkan obat-obat tertentu kepada pasien. Berdasarkan data yang dimiliki Tempo, PT Interbat diduga menggelontorkan duit hingga Rp 131 miliar dalam tiga tahun, yaitu sejak 2013 hingga 2015. Uang itu diberikan kepada para dokter. Tujuannya, diduga agar dokter meresepkan obat-obatan produksi Interbat.

Duit tersebut diduga mengalir ke setidaknya 2.125 dokter dan 151 rumah sakit yang tersebar di lima provinsi, yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Data yang dimiliki Tempo juga menunjukkan seorang dokter bisa menerima uang dari Rp 5 juta sampai Rp 2,5 miliar.

JK mengakui ada perbedaan harga yang jauh antara obat generik dan paten padahal kualitasnya tak jauh berbeda. Para dokter yang menerima gratifikasi, menurut hasil investigasi Tempo, cenderung enggan meresepkan obat generik kepada pasiennya. "Antara obat generik dan paten memang hampir sama, cuma harganya berbeda jauh. Jadi, pasien juga harus cerdas untuk tidak tergantung," kata dia.

Praktik kolusi antara dokter dan perusahaan farmasi ini dibungkus dalam bentuk kerja sama. Dalam kerja sama itu, dokter akan menerima diskon penjualan obat sebesar 10-20 persen dari perusahaan farmasi. Namun, yang sangat janggal, diskon tersebut diberikan dalam bentuk uang dan fasilitas lainnya.

TIKA PRIMANDARI/TIM INVESTIGASI TEMPO


Advertising
Advertising

Berita terkait

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

2 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

4 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

4 hari lalu

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.

Baca Selengkapnya

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

5 hari lalu

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.

Baca Selengkapnya

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

6 hari lalu

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.

Baca Selengkapnya

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

6 hari lalu

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

15 hari lalu

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang

17 hari lalu

Jusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang

Open house yang diadakan oleh JK dihadiri oleh Anies Baswedan, Hamdan Zoelva, hingga Tom Lembong selaku perwakilan koalisi perubahan.

Baca Selengkapnya

Rekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK

17 hari lalu

Rekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK

Jusuf Kalla menilai positif kunjungan Roeslan Roeslani ke rumah Megawati Soekarnoputri. Soal rekonsiliasi nasional, ia menilai ada banyak waktu lain.

Baca Selengkapnya