Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 2 November 2015. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO , Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem Luthfi Andi Mutty menyerahkan sepenuhnya jika ada perombakan Kabinet Kerja jilid kedua. “Mau dikurangi, dihabiskan, itu hak presiden,” katanya ketika dihubungi, Jumat, 6 November 2015.
Menurut Luthfi, sistem pemerintahan saat ini menganut sistem presidensial yang seluruh anggota Kabinet Kerja bertanggung jawab penuh kepada Presiden Joko Widodo, selaku kepala pemerintahan. Apalagi, ucap dia, sejak awal partai pemerintah mendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kall dengan koalisi tanpa syarat. “Hanya presiden yang tahu kapan dan siapa yang akan diganti,” katanya. Namun, kata Luthfi, jika benar terjadi perombakan jajaran menteri di Kabinet Kerja, pemerintah harus bisa meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat.
Isu perombakan kabinet ini mencuat setelah Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan pemerintah. PAN dikabarkan menyiapkan lima kader untuk membantu pemerintah Presiden Joko Widodo. Meski belum bersedia menyebutkan nama, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Azis Subekti mengatakan lima nama dicadangankan menjelang satu tahun pemerintahan Jokowi.
Azis menjelaskan, kehadiran PAN merupakan partai pendatang baru di lingkaran pemerintah. Karena itu, kata dia, PAN semestinya tak mendapat keistimewaan dibanding partai lain yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai pendukung pemerintah. "Presiden tentu akan mempertimbangkan alokasi pos kementerian untuk kelima nama itu. Jangan sampai ada kesan, partai lain tidak terakomodasi lagi," katanya.
Formasi Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi sempat dirombak pada pertengahan Agustus 2015 untuk lima pos kementerian dan sekretaris kabinet. Perombakan itu juga memberi tambahan satu kursi bagi PDI Perjuangan dan mengurangi satu kursi dari NasDem. Alokasi kursi bagi partai lain tetap sama, yakni 3 menteri untuk Partai Kebangkitan Bangsa, 2 untuk Partai Hanura, dan 1 untuk PPP.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tak ada jaminan PAN akan kebagian jatah kursi menteri di Kabinet Kerja dalam reshuffle nanti. Meski begitu, kata Kalla, PAN sudah memutuskan bergabung dengan koalisi partai penyokong pemerintah Presiden Joko Widodo.
