TEMPO Interaktif, Jakarta:Lembaga antikorupsi, Indonesian Corruption Watch, memprotes pembangunan pagar belakang gedung MPR/DPR. Pagar yang dibangun dengan anggaran Rp 3,186 miliar itu dinilai memboroskan uang negara. "Selain itu, ketika pagar ditinggikan, Dewan semakin jauh dengan," kata Ibrahim Fahmi, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, ketika dihubungi tadi di Jakarta. Sebelumnya, parlemen telah menghabiskan dana Rp 1,914 miliar untuk membangun pagar setinggi 4 meter dan panjang 523 meter di depan gedung. Tahun ini, Dewan berencana melengkapinya di bagian belakang. Pagar belakang ini lebih panjang, 708 meter, dengan tinggi yang sama. Biayanya diperkirakan mencapai Rp 4,5 juta per meter persegi. Anggaran itu, menurut Fahmi, sebenarnya bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih berguna. Dia tak sepakat jika pagar itu dibangun dengan alasan keamanan. "Kalau faktor keamanan yang menjadi alasan, lebih baik Dewan menambah personil keamanan."S. Pramono
Berita terkait
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
10 menit lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
1 jam lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
16 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
3 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
4 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca Selengkapnya
