Seekor binatang pengerat Tupai bermain pada dahan pohon di ruang terbuka hijau, di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (3/3). Hutan kota yang baik secara umum dapat dilihat dari pertumbuhan satwa, burung-burung, unggas, binatang liar dan menciptakan lingkungan yang sehat. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Para pengelola kebun raya di Asia Tenggara bertemu di Kebun Raya Eka Karya Bedugul, Bali. Mereka membuat acara yang diberi nama Southeast Asia Botanic Gardens Network Meeting, yang berlangsung pada 2-5 November 2015.
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Iskandar Zulkarnain di Bedugul, mengatakan beberapa negara di luar ASEAN seperti Jepang dan Meksiko juga mengirimkan perwakilan ke pertemuan itu. Hadir juga perwakilan dari Cina, Taiwan, Australia, Amerika Serikat, Inggris dan Seychelles.
Ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman hayati di kawasan Asia Tenggara makin meningkat dan upaya konservasi tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. "Kekuatan jejaring kebun raya regional sangat perlu dikembangkan untuk lebih aktif lagi memperjuangkan dan menyuarakan konservasi tumbuhan di tingkat dunia," kata Iskandar Senin, 2 November 2015.
"Tak hanya itu, upaya konservasi setiap negara harus dilakukan secara serius, seperti Indonesia yang saat ini serius menyikapi pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayatinya," katanya.
Ia mengatakan Indonesia saat ini membuat berbagai kebijakan nasional terkait konservasi sumber daya hayati dalam Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP). "Termasuk pula berbagai legislasi terkait keanekaragaman ekosistem hingga keanekaragaman genetik," katanya.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI Prof Dr Enny Sudarmonowati menjelaskan, Indonesia juga menjadi negara ke-26 yang meratifikasi Protokol Nagoya untuk melindungi sumber daya hayati.
Ia menjelaskan Protokol Nagoya mengatur akses pada sumber daya genetika dan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatannya sesuai Konvensi Keragaman Hayati di suatu negara.
Ratifikasi Protokol Nagoya, menurut dia, memungkinkan pembagian manfaat sumber daya hayati secara adil dan seimbang bagi masyarakat dan penduduk lokal dan meningkatkan kerja sama multisektoral yang melibatkan masyarakat lokal, swasta dan lembaga internasional.
"Tantangannya adalah bagaimana membangun otoritas nasional yang bersifat multisektoral sebagai lembaga pengelola sumber daya genetika Indonesia," kata dia.
