TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Bahri Ansori mengatakan bahwa kabar calon pendamping desa yang harus menandatangani surat komitmen di atas surat berlogo Partai Kebangkitan Bangsa itu tidak benar. "Itu jelas sudah dibantah teman-teman DPC Sukabumi bahwa itu tidak benar, isu-isu itu tidak benar," kata Syaiful saat dihubungi Tempo, Senin, 2 November 2015.

Selama ini, kata dia, kader PKB tidak pernah melakukan itu. Syaiful menganggap sangat jelas ada indikasi pemalsuan surat. "Anggap saja cobaan. Logo PKB-nya keliru. Kopnya juga bukan seperti itu. DPC tidak merasa melakukan apa-apa. Maka indikasi pemalsuan itu kentara sekali," ujarnya.

Terkait dengan motif kemunculan surat yang beredar, ia mengatakan pendampingan desa adalah program pemerintah dengan dana yang cukup besar. "Saya kira banyak oknum yang bisa menyembelih dana itu sehingga kita harus jaga bersama," tuturnya.

Selain itu, Syaiful mengapresiasi kerja DPC yang cepat merespons isu tersebut. "DPC bergerak karena merasa tidak melakukan hal seperti itu," ucapnya. Ia beranggapan bahwa PKB tidak akan mengintervensi program pemerintah tersebut.

Bahkan, kata Syaiful, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak pernah berkomentar terkait dengan isu tersebut. "Itu isu-isu yang enggak benar, paling itu mainan teman-teman daerah saja," katanya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa calon pendamping desa di Kabupaten Sukabumi membuat komitmen di atas surat berlogo PKB. Isi perjanjian tersebut salah satunya kesediaan untuk menjadi kader PKB dan menyetor 10 persen upah mereka ke PKB jika menjadi pendamping dana desa.

Program pendampingan desa ini adalah program yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Menteri Marwan Djafar, yang juga politikus PKB, membantah adanya surat perjanjian tersebut.

ARKHELAUS WISNU