Polemik PPP, Romahurmuziy Cegat Menteri Laoly di DPR

Reporter

Editor

Agoeng Wijaya

Senin, 26 Oktober 2015 15:38 WIB

Pendukung Ketum PPP Djan Faridz, berhadap-hadapan dengan anggota kepolisian, dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Kemenkumham, Jakarta, 30 Maret 2015. Kubu Djan Faridz ini terlibat konflik internal partai dengan kubu ketua umum PPP versi munas Surabaya Romahurmuziy. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, bertemu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di Gedung Nusantara II Kompleks DPR, Senayan, Jakarta. "Saya ingin mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung, apakah Pak Menteri sudah menerimanya," kata dia kepada Tempo, Senin, 26 Oktober 2015.

Romy, sapaan Romahurmuziy, tampak sempat menunggu Menteri Yasonna selama beberapa saat di dekat eskalator Gedung Nusantara II. Begitu melihat Yasonna turun dari kendaraannya, Romy langsung menghampiri menteri yang hari ini mengenakan kemeja batik lengan panjang itu.

Romy dan Yasonna pun tampak berbincang serius selama menapaki eskalator lantai satu menuju ruang pimpinan Komisi II DPR di lantai dua. "Saya belum dapat salinan putusan kasasi, jadi tidak bisa berkomentar," kata Yasonna sebelum masuk ke ruangan.
Yasonna hari ini datang ke DPR untuk menghadiri rapat kerja dengan Komisi III guna membahas rancangan KUHP.

Sebelumnya, pada 20 Oktober lalu, Mahmakah Agung memenangkan permohonan kasasi yang diajukan kepengurusan PPP kubu Suryadharma Ali. Suhardi, juru bicara Mahkamah Agung, mengatakan sidang yang dipimpin hakim ketua Imam Soebchi serta hakim anggota, Irfan Fachruddin dan Supandi, ini membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. “Memperkuat putusan pengadilan pertama, yakni di PTUN,” kata dia, Rabu pekan lalu. "Putusan kasasi akan kami berikan pekan depan.”

Dalam salinan putusan PTUN, 24 Februari lalu, hakim ketua Teguh Satya Bhakti mengabulkan gugatan sepenuhnya yang diajukan Suryadharma. Dalam putusannya, majelis membatalkan dan mewajibkan pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP.

HUSSEIN ABRI YUSUF

Berita terkait

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

34 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

37 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

37 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

37 hari lalu

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

Reaksi Perludem hingga Parpol Soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

49 hari lalu

Reaksi Perludem hingga Parpol Soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

KPU menerbitkan surat edaran perpanjangan rekapitulasi suara karena pertimbangan kondisi force majeure.

Baca Selengkapnya

KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara, PPP Khawatir Ada Ruang Negosiasi

51 hari lalu

KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara, PPP Khawatir Ada Ruang Negosiasi

PPP angkat bicara soal KPU yang memperpanjang waktu rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, atau Provinsi Aceh.

Baca Selengkapnya

Romy PPP Berharap Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Mulai Berlaku Saat Diputuskan

58 hari lalu

Romy PPP Berharap Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Mulai Berlaku Saat Diputuskan

Romy PPP menyebut putusan MK soal penghapusan ambang batas parlemen adalah kemenangan kedaulatan rakyat.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap di Internal PPP Soal Opsi Gabung dengan Prabowo-Gibran

58 hari lalu

Beda Sikap di Internal PPP Soal Opsi Gabung dengan Prabowo-Gibran

Romahurmuziy mengatakan muncul dorongan dari berbagai daerah agar PPP menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya.

Baca Selengkapnya

Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

30 Desember 2023

Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.

Baca Selengkapnya

Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

23 Juli 2023

Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

Sandiaga Uno mengatakan memiliki visi yang sama dengan Ganjar Pranowo yaitu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.

Baca Selengkapnya