DPR Minta Jokowi Larang Penanaman Sawit di Lahan Terbakar  

Reporter

Senin, 26 Oktober 2015 08:17 WIB

Anggota TNI memadamkan api yang masih muncul dibekas pohon yang terbakar diarea pekebunan kelapa sawit di desa Padamaran, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, 12 September 2015. Sebanya 1.000 anggita TNI dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan. REUTERS/Beawiharta

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Sosial Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan yang melarang penanaman kebun sawit di atas lahan dan hutan yang terbakar. "Kebijakan ini penting sebagai langkah preventif agar kebakaran hutan dan kabut asap tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang," kata Saleh, Minggu, 25 Oktober 2015.

Menurut Saleh, larangan membangun kebun sawit merupakan upaya untuk menekan laju kebakaran hutan. Sebab, kebakaran yang terjadi saat ini merupakan perbuatan yang disengaja untuk memperluas wilayah perkebunan dan kepentingan bisnis. Aksi itu juga berdampak langsung pada kerugian keuangan negara. "Seluruh lahan terbakar mesti dikembalikan status pengelolaannya kepada negara," kata Saleh.

Kejadian itu tak hanya berdampak pada kerugian negara. Kabut asap juga berdampak secara sosial dan meluas ke daerah yang tidak terjadi kebakaran. Dari hasil peninjauan, kata Saleh, beberapa daerah seperti Tapanuli bagian selatan, memperlihatkan kondisi kabut yang sama dengan daerah sumber kebakaran. "Asap telah menjadi bencana bagi masyarakat luas. Bahkan, bagi masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi," ujar dia.

Baca: Tiga Perempat Indonesia tertutup Asap, Termasuk Jakarta

Senada dengan Saleh, Wakil Ketua Komisi Kehutanan Firman Soebagyo juga mensinyalir kebakaran hutan tahun ini merupakan usaha yang sistemik. Ia menilai ada keterlibatan beberapa pihak untuk memprovokasi terjadinya kebakaran hutan ini. "Hingga saat ini upaya pemadaman kebakaran nampaknya belum menghasilkan hasil yang memuaskan. Korban ISPA juga sudah mulai berjatuhan," katanya.

Jutaan penduduk dihantui ancaman penyakit infeksi saluran pernapasan atas akibat kebakaran lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Wilayah yang terpapar asap bahkan sudah mencakup sepertiga luas wilayah Indonesia dan menjangkau wilayah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Upaya pemadaman yang turut diperbantukan sejumlah negara sahabat itu belum membuahkan hasil yang memuaskan.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Berita terkait

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

5 menit lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

18 menit lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

2 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

4 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

11 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

12 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

12 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

12 jam lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

13 jam lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

13 jam lalu

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo

Baca Selengkapnya